Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

MPM Muhammadiyah Sebut Permasalahan Pertanian Kian Mengkhawatirkan

Ketua MPM Muhammadiyah, Nurul Yamin
Bagikan:

Hidayatullah.com–Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah menilai kebijakan pemerintah belum memihak kepada para petani di Indonesia.

Ketua MPM Muhammadiyah, Nurul Yamin menyebut, beberapa permasalahan seperti menipisnya lahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, kian mengkhawatirkan.

“Dibanding negara lain seperti Thailand dan Vietnam, perbandingannya amat jauh,” ujarnya di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

Selain itu, terangnya, biaya produksi yang mahal, namun harga panen selalu jatuh juga kerap menjadi persoalan.

Selanjutnya, yang tak kalah memprihatinkan, kata Yamin, adalah jumlah petani Indonesia yang menurun drastis.

“Kalau kita terjun ke sawah menemui para petani, kita sulit menemui petani muda. Yang kita temui rata-rata usia 50 tahun keatas,” ungkapnya.

“Ada lost generation dalam pertanian kita,” tambah Yamin.

Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian serius dalam dunia pertanian. Dikarenakan dunia pertanian hari ini tidak menarik bagi para anak muda.

“Pertanian akan dimasuki oleh arus urbanisasi dari negara lain, itu bahayanya,” paparnya.

Yamin mengungkapkan, prospek pertanian saat ini jelas tidak menggemberikan. Sehingga dari sisi ekonomi tidak menguntungkan.

“Di tambah lagi kebijakan impor pemerintah,” tandasnya.

Karena itu, ia menilai, setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan. Yakni perjuangan yang sifatnya kultural dengan menumbuhkan budaya tani yang lebih efisien dengan hasil yang lebih baik.

“Dan di satu sisi memang harus ada perjuangan politik tentang kebijakan pangan,” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

polisi konsumsi miras

Polri Minta Masyarakat Melaporkan Jika Ada Oknum Polisi Masuk Hiburan Malam atau Konsumsi Miras

Anggota DPR Sambut Baik Regulasi Terkait Zakat Bagi PNS

Anggota DPR Sambut Baik Regulasi Terkait Zakat Bagi PNS

Pesantren Didorong Manfaatkan Layanan Open Source

Pesantren Didorong Manfaatkan Layanan Open Source

Disebut Massa Bayaran, Pimpinan DPR: 212 Gerakan Sosial

Disebut Massa Bayaran, Pimpinan DPR: 212 Gerakan Sosial

Prof Wan Mohd Nor Wan Daud: Mengkritik Barat Bukan Berarti Anti Barat

Prof Wan Mohd Nor Wan Daud: Mengkritik Barat Bukan Berarti Anti Barat

Baca Juga

Berita Lainnya