Senin, 15 Februari 2021 / 3 Rajab 1442 H

Nasional

Politisi PDI P Kritisi Pemerintah Lemah Awasi Keberadaan TKA di Indonesia

Try Reza Essra/ANTARA
Anggota DPR RI dari PDI P Masinton Pasaribu.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

“Fungsi pengawasannya sangat lemah karena bebas visa ini sudah disalahgunakan, seharusnya visa kunjungan namun dipakai untuk kerja di Indonesia,” ujar Masinton dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Kamis (29/12/2016) dikutip Antara.

PPP Kritik Kebijakan Bebas Visa, Jokowi Bantah Kebanjiran TKA China

Pemerintah pun diminta harus memperkuat pengawasan keberadaan TKA di tanah air, menyusul maraknya TKA asal China akibat lemahnya pengawasan pemerintah, terutama pihak imigrasi.

Masinton meminta pihak imigrasi segera mendata orang asing yang masuk ke Indonesia serta mengawasinya secara ketat.

Hal itu, menurut dia, terkait juga dengan dugaan penggunaan visa turis lalu dimanfaatkan untuk bekerja di Indonesia.

“Ini harus diawasi oleh imigrasi. Benarkah memakai kebijakan bebas visa? Kalau benar, harus dideportasi, harus diperketat sistem pengawasan orang asing ini,” ujarnya.

DPR Ajak Masyarakat Ikut Awasi Keberadaan TKA Ilegal

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah harus mengungkap data keluar masuknya warga asing ke Indonesia, baik yang legal maupun yang ilegal.

Menurut Masinton, di Komisi III DPR telah dibentuk Panitia Kerja Pengawasan Orang Asing untuk mengawasi orang asing. Namun, hal itu belum efektif fungsi pengawasannya karena anggota DPR banyak kegiatan lain.

“Saya berharap Panja bisa lebih efektif melakukan pengawasan orang asing di Indonesia,” ujarnya.

Pengibaran Bendera China di Maluku Utara Dipandang Ancaman atas Indonesia

Akan Dibahas DPR

Sementara, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi dalam diskusi itu mengatakan, pihaknya akan membahas soal TKA ilegal itu dalam rapat khusus pada masa sidang mendatang.

Menurut Bobby, dari delapan “check point” yang ada, seharusnya bisa diketahui mana TKA yang legal dan ilegal.

Bebas Visa, Warga Cina Paling Banyak Melanggar di Sulawesi Tengah

“Komisi I DPR memastikan lalu lintas informasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kami akan undang Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.

Bobby menilai, Kominfo terkenal tegas menutup situs porno dan teroris. Namun, apakah mampu memonitor lalu lintas informasi terkait dengan TKA?

Ketua Komisi IX: Kebijakan Bebas Visa Perlu Ditinjau Ulang

Ia menginginkan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan TKA menimbulkan konflik, sehingga harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Menag: Ada Beberapa Persoalan dalam Penerapan Rencana Sertifikasi Khatib

Menag: Ada Beberapa Persoalan dalam Penerapan Rencana Sertifikasi Khatib

Menag: Aceh Sudah Miliki Qanun Syariat Islam, Boleh Mazhab Lain Selain Mazhab Syafi’i

Menag: Aceh Sudah Miliki Qanun Syariat Islam, Boleh Mazhab Lain Selain Mazhab Syafi’i

MUI Lebak Minta Pemerintah Keluarkan UU Pembatasan Politik Dinasti

MUI Lebak Minta Pemerintah Keluarkan UU Pembatasan Politik Dinasti

Gelar Silaturahim, MUI: Zakir Naik Hanya akan Bicara Agama Berdasarkan Isi Kitab Suci

Gelar Silaturahim, MUI: Zakir Naik Hanya akan Bicara Agama Berdasarkan Isi Kitab Suci

RAYA Indonesia Somasi Menperin Cabut Regulasi Roadmap Produksi Rokok 2015-2020

RAYA Indonesia Somasi Menperin Cabut Regulasi Roadmap Produksi Rokok 2015-2020

Baca Juga

Berita Lainnya