Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

PPP Kritik Kebijakan Bebas Visa, Jokowi Bantah Kebanjiran TKA China

ANTARA
Ilustrasi: Penangkapan tenaga asing dari China
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat, terutama China dan negara-negara di Afrika.

“Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal, dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja ber-skill rendah,” ujar Arsul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/12/2016) dikutip Antara.

DPR Ajak Masyarakat Ikut Awasi Keberadaan TKA Ilegal

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa Indonesia sepatutnya mendapat respons sama dari Pemerintah China yang hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari.

Sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama kepada wisatawan China.

Sementara itu, anggota DPR yang juga dari PPP, Irghan Chairul Mahfiz, meminta pemerintah transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

“Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar,” ujar Irghan.

Dede Yusuf: Kenapa Banyak Tenaga Kerja Asing dari China?

Dia memasalahkan buruh kasar impor karena menurutnya masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki pekerjaan layak.

“Maraknya TKA masuk ke Indonesia karena adanya kebijakan bebas visa dari pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat,” ungkap Irghan tanpa memberikan dasar argumentasi.

Irghan menambahkan, proses izin kepada TKA harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lain.

Pengibaran Bendera China di Maluku Utara Dipandang Ancaman atas Indonesia

Klaim Presiden

Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah soal kabar bahwa Indonesia kebanjiran TKA ilegal terutama dari China. Ia menyebutnya sebagai ‘fitnah yang tidak boleh dipercaya begitu saja’.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung yang acara peresmiannya digelar di Tampaso, Minahasa, Selasa (27/12/2016).

Adhie Massardi: Munculnya Sikap Anti China Karena Tingkah Laku Ahok

“Saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah, dengan tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman, kebanjiran tenaga kerja, perlu saya sampaikan tidak,” klaim Presiden.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Diminta Terbuka Terkait Masalah Guru Honorer

Pemerintah Diminta Terbuka Terkait Masalah Guru Honorer

Din Minta Transparansi Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Din Minta Transparansi Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Komnas HAM: Tuduhan Makar Berpotensi Melanggar HAM

Komnas HAM: Tuduhan Makar Berpotensi Melanggar HAM

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Yudhoyono Desak DPR Undangkan Perpu

Yudhoyono Desak DPR Undangkan Perpu

Baca Juga

Berita Lainnya