Kamis, 4 Maret 2021 / 20 Rajab 1442 H

Nasional

Tim Advokasi GNPF MUI: Majelis Hakim Harus Lanjutkan Proses Hukum Ahok

Ali Muhtadin/hidayatullah.com
Pengacara Kapitra Ampera.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang disampaikan pada sidang pertamanya, tidak sesuai dengan instruksi hukum.

Demikian disampaikan anggota tim advokasi GNPF MUI, Dr M Kapitra Ampera, SH MH sebelum sidang ketiga kasus Ahok, Selasa (27/12/2016) pagi.

Eksepsi Terdakwa Ahok Dinilai Banyak tak Berdasar Hukum

“Eksepsi itu dibolehkan karena 3 hal. Yang pertama, dakwaan itu kabur, membingungkan, dan menyesatkan,” jelasnya saat ditemui hidayatullah.com di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di eks gedung PN Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada No 17, Jakpus.

Sementara eksepsi yang diajukan oleh pihak Ahok, kata Kapitra, tidak menyentuh materi perkara sama sekali.

“Kita melihat eksepsi yang diajukan instruksinya tidak mengena materi perkara,” imbuhnya.

Pelapor Kasus Ahok Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Surat Penahanan Ahok

Oleh karena itu, lanjut Kapitra, Majelis Hakim harus menolak eksepsi Ahok dan penasihat hukumnya, serta tetap melanjutkan proses hukum kasus tersebut.

“Majelis Hakim harus menolak eksepsi, sudah diuraikan dengan lengkap apa saja yang menjadi dakwaan penuntut hukum,” tegasnya.

Tak Sentuh Subtansi Masalah, Sidang Ahok Dianggap Drama

Selain itu, demi kepastian hukum dan keadilan di mata masyarakat, maka perlu adanya surat penahanan untuk Ahok, imbuhnya.

“Sehingga masyarakat menilai bahwa pengadilan itu untuk semua orang. Karena perkara Ahok banyak memakan korban,” tandasnya.

Sidang ketiga kasus Ahok diagendakan dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan sela. Yaitu terkait apakah persidangan dapat dilanjutkan atau dihentikan.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD DKI Kawal Kampung Luar Batang Agar Tak Digusur

Wakil Ketua DPRD DKI Kawal Kampung Luar Batang Agar Tak Digusur

FPPP DPR RI Setuju Revisi UU ITE

FPPP DPR RI Setuju Revisi UU ITE

Kapolri Bantah akan Awasi Dakwah

Kapolri Bantah akan Awasi Dakwah

Prabowo Dihina, Tagar #ErinTauIanySakitJiwa Trending Topic

Prabowo Dihina, Tagar #ErinTauIanySakitJiwa Trending Topic

Anggota DPD: Setelah Dinormalisasi, Idealnya Nama Situs Media Islam Direhabilitasi

Anggota DPD: Setelah Dinormalisasi, Idealnya Nama Situs Media Islam Direhabilitasi

Baca Juga

Berita Lainnya