Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ahok tak Ditahan, Tim Advokasi GNPF-MUI: Ada Diskriminasi Hukum

yahya g nasrullah/ina
Anggota Tim Advokat GNPF MUI Kapitra Ampera di Kejagung, Jakarta, Kamis (01/12/2016).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera mengatakan, seharusnya Kejaksaan Agung melakukan penahanan atas tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal itu ia katakan usai bertemu Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum di Kantor Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (01/12/2016), lansir Islamic News Agency (INA).

GNPF MUI Sambangi Kejagung, Pertanyakan Alasan Ahok tak Ditahan

“Tujuan kita satu, ada kesamaan di mata hukum. Nah, kasus seperti ini tidak ada yang tidak ditahan selama prosesnya. Baik sejak penyidikan hingga pengadilan,” ujarnya.

“Hari ini karena kepolisian telah menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan, maka momennya Kejaksaan harus menahan Ahok,” tambah Kapitra.

Dengan tidak ditahannya Ahok, menurutnya, ada preseden diskriminasi hukum dan terkesan ada kekuatan besar yang melindungi.

Terkait alasan Kejagung yang tak menahan Ahok, ia mengatakan, hal itu hanyalah alasan formil saja. Sedangkan secara yuridis harusnya Ahok ditahan.

Bachtiar Nasir: Esensi Aksi Bela Islam III Agar Penegak Hukum Segera Penjarakan Penista Agama

Alasan yuridis yang dimaksud, kata dia, seperti mengulangi perbuatan yang mana itu diatur dalam pasal 21 KUHAP dan diperintahkan untuk ditahan.

“Terbukti setelah ditetapkan tersangka, Ahok menuduh macam-macam. Kejahatan mulut ini tidak akan berhenti kecuali dia ditahan,” tandas Kapitra.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Persiapan 80 persen, MTQ Nasional 2014 Siap Dilaksanakan

Persiapan 80 persen, MTQ Nasional 2014 Siap Dilaksanakan

Imam Masjid Istiqlal: Aborsi Dapat Membuka Kran Perzinahan

Imam Masjid Istiqlal: Aborsi Dapat Membuka Kran Perzinahan

Alasan Toleransi, Pastor Ikut Jadi Panitia MTQ

Alasan Toleransi, Pastor Ikut Jadi Panitia MTQ

Kapolri Temui Pimpinan MUI

Kapolri Temui Pimpinan MUI

PKS Minta Pemerintah Indonesia Desak India Cabut UU “Anti Islam”

PKS Minta Pemerintah Indonesia Desak India Cabut UU “Anti Islam”

Baca Juga

Berita Lainnya