Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pengamat: Revisi UU ITE tanpa Mencabut Pasal Karet itu Konyol

IST
[Ilustrasi] UU ITE
Bagikan:

Hidayatullah.com– Mulai Senin (28/11/2016) ini, Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan.

Direktur SatuDunia, Firdaus Cahyadi menilai, Revisi UU ITE tanpa mencabut pasal karet adalah suatu hal yang absurd atau konyol.

Pasal karet yang dimaksud di antaranya mengenai pencemaran nama baik yakni pasal 27 ayat 3.

“UU ITE itu awalnya untuk payung hukum transaksi elektronik. Pasal karet harusnya enggak masuk di UU ITE karena enggak ada hubungannya,” ujarnya kepada wartawan, lansir JITU Islamic News Agency (INA) di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Revisi UU ITE Sudah Disahkan, Warga Bekasi Hidayat Sebaiknya tak Langsung Ditahan

Menurut Firdaus, terkait pencemaran nama baik seharusnya cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia menambahkan, pemberlakuan UU ITE yang revisinya telah disahkan oleh DPR tersebut adalah kabar buruk bagi pengguna internet.

Para pengguna internet yang memiliki posisi lemah secara ekonomi dan politik, menurutnya, akan mudah dikriminalisasi, hanya karena mengkritik mereka yang punya posisi ekonomi dan politik lebih kuat.

UU ITE Dinilai Rawan Jadi Alat Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat

“Praktik dari pasal karet pencemaran nama baik UU ITE selama ini justru banyak digunakan untuk membungkam kritik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Revisi UU ITE diberlakukan setelah 30 hari rapat paripurna DPR yang mengesahkan Revisi UU tersebut pada 27 Oktober 2016 lalu.

Unggah Foto “Rush Money”, Seorang Guru Ditangkap Polisi Seusai Mengajar

Salah satu poin terpenting dalam revisi itu adalah tentang kewenangan pemerintah yang memiliki kuasa untuk memblokir atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik, untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk akun media sosial yang menyebarkan konten negatif.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Wakil Ketua GNPF Berharap Aksi 55 Berjalan Aman, Tertib, dan Islami

Wakil Ketua GNPF Berharap Aksi 55 Berjalan Aman, Tertib, dan Islami

KJRI Jeddah: Warga Saudi Kian Minat Belajar Bahasa Indonesia

KJRI Jeddah: Warga Saudi Kian Minat Belajar Bahasa Indonesia

Ahmad suparji tanggapi Pencabutan lampiran investasi miras

Pakar Hukum: Kedudukan Jaksa di Pemerintahan Harus Diperkuat

Jubir FPI Aceh Jadi Korban Tabrak Lari, Alami Luka Serius

Jubir FPI Aceh Jadi Korban Tabrak Lari, Alami Luka Serius

KPI Ingatkan Program Televisi Ramadhan Agar Berkualitas

KPI Ingatkan Program Televisi Ramadhan Agar Berkualitas

Baca Juga

Berita Lainnya