Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Dalam Kasus Ahok, MUI Dinilai Terdegradasi oleh Pemerintah

Saiful
Hari Kamis (27/10/2016) ribuan umat Islam Bogor mengadakan aksi bela agama dan negara menuntut Ahok dipenjara akibat penistaan agama yang dilakukannya.. berikut pernyataan sikap MUI Kota Bogor yang disampaikan di kantor Balai Kota Bogor
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menyatakan, sejak dahulu, Majelis Ulama Indonesia selalu menjadi rujukan pemerintah jika menyangkut perkara hukum yang beririsan dengan agama.

Namun, menurutnya, saat ini posisi MUI seolah-olah terdegradasi ketika kepolisian menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Dulu banget, rujukannya ke pendapat MUI. Waktu itu Kabareskrim bilang menunggu pendapat MUI (dalam kasus Ahok, Red). Sekarang MUI terdegradasi. Tidak lagi jadi rujukan. Kita lihat saja,” kata Nasrullah di Rumah Amanah Rakyat, Jakarta, belum lama ini.

MUI Tantang Polisi Bersikap Independen Tangani Kasus Ahok

Menurutnya, dalam sejumlah kasus penistaan agama di Indonesia, kepolisian selalu merunut pada pendapat MUI.

Seperti, jelasnya, yang terjadi pada kasus penistaan agama oleh aliran Al-Qiyadah Islamiyah, Gafatar, Lia Eden, Musadek, dan sebagainya.

Penistaan Masuk Delik Formil

Di sisi lain, ada pendapat ahli hukum tata negara yang menyatakan, ucapan Ahok yang menyinggung Al-Maidah:51 adalah kebebasan berpendapat yang dijamin UU. Padahal, diketahui, kebebasan berpendapat ada rambu-rambunya.

“Jangan sampai kebebasan berpendapat menafikan keberadaan hukum pidana,” ujar Nasrullah.

Soal Penistaan Agama, KH. Cholil Ridwan: Siapa Lebih Kapabel Selain MUI?

Dosen hukum Universitas Indonesia ini menambahkan, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya perasaan ketersinggungan agama dalam pasal 156 a tentang penistaan agama.

“Penistaan itu masuknya delik formil. Penuntut tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan karena peristiwanya sudah terjadi.

Ditambah lagi, banyak masyarakat yang berdemo (karena ucapan Ahok. Red). Ini sudah menunjukkan adanya pelanggaran ketertiban umum,” tambah Nasrullah.* Fajar Shadiq

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Indonesia-Malaysia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

Indonesia-Malaysia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

Mantan Ketua MK Soroti Pasal Kritik DPR dan Penghinaan Presiden

Mantan Ketua MK Soroti Pasal Kritik DPR dan Penghinaan Presiden

Emak-Emak Ini Ikut Bantu Polisi Ungkap Jaringan Pedofil Internasional

Emak-Emak Ini Ikut Bantu Polisi Ungkap Jaringan Pedofil Internasional

Geser Arah Kiblat Harus Pakai Alat Khusus

Geser Arah Kiblat Harus Pakai Alat Khusus

Pemuda Muhammadiyah: Siapkan Langkah Hukum Tanggapi Fitnah terhadap Prof Din

Pemuda Muhammadiyah: Siapkan Langkah Hukum Tanggapi Fitnah terhadap Prof Din

Baca Juga

Berita Lainnya