Rabu, 27 Januari 2021 / 13 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Anggota MPR: Jangan Ada Tembak di Tempat Peserta Aksi Unjuk Rasa

Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Hermanto
Bagikan:

Hidayatullah.com–Anggota MPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto mengapresiasi kebijakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, yang tidak akan melakukan tembak di tempat kepada para peserta aksi unjuk rasa atas dugaan kasus penistaan agama pada Jumat 4 November 2016 mendatang.

Sebab, melakukan aksi unjuk rasa dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Sehingga, seharusnya, jika ada peserta aksi yang anarkis, cukup ditangkap oknum tersebut tersebut tanpa harus ditembak.

“Kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Maka pelaku tembak di tempat kepada mereka yang sedang berpendapat adalah pelanggaran terhadap konstitusi,” papar Hermanto di Jakarta, Rabu (02/11/2016) di Jakarta.

Hermanto menambahkan, sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 28 E menyebutkan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UUD NRI 1945 tersebut, lanjut Hermanto, dijabarkan lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini berbunyi Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tangung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Dari paparan tersebut, sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan yang sangat kuat kepada mereka yang mengemukakan pendapat. Maka siapa saja yang berusaha menghalanginya maka patut dianggap sebagai melawan negara dan harus ditindak oleh aparat negara,” papar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Di sisi lain, kepada para peserta aksi, Hermanto juga mengingatkan, agar melakukan aksi dengan tertib serta mengindahkan norma-norma agama, susila, ketertiban umum dan keutuhan negara.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Fahira Idris: Tak Ada Area Abu-abu tentang Hoax

Fahira Idris: Tak Ada Area Abu-abu tentang Hoax

Orang Tua, Ayo Kembali ke Rumah

Orang Tua, Ayo Kembali ke Rumah

Novel Tiba di Gedung KPK, Disambut Doa dan Rangkaian Bunga

Novel Tiba di Gedung KPK, Disambut Doa dan Rangkaian Bunga

Situs Humas Polri Tidak Bisa Diakses, Polisi Sebut dalam Perbaikan

Situs Humas Polri Tidak Bisa Diakses, Polisi Sebut dalam Perbaikan

Habib Rizieq: Indonesia Harus Tegas kepada Amerika

Habib Rizieq: Indonesia Harus Tegas kepada Amerika

Baca Juga

Berita Lainnya