Sabtu, 23 Januari 2021 / 9 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Penerapan UU JPH, Pelaku Usaha Diminta Pro Aktif Urus Sertifikasi Halal

rifa'i fadhly/hidayatullah.com
Kasubdit Produk Halal Kementerian Agama, Siti Aminah.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kasubdit Produk Halal Kementerian Agama, Siti Aminah menyatakan, pihaknya terus berupaya agar implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak agar pro aktif mendukung upaya itu. Termasuk salah satunya adalah para pelaku usaha terutama UMKM.

“Kan, (pada tahun) 2019 jadi wajib (sertifikasi produk halal), mereka harus melakukan persiapan-persiapan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban itu,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, belum lama ini.

Aminah menerangkan, setelah tahun 2019, pihaknya tidak ingin ada yang terkena konsekuensi atas peraturan tersebut.

Terlebih, ungkapnya, para pelaku usaha dari luar negeri juga sangat kooperatif dan menunggu rampungnya rancangan Peraturan Pemerintah UU tersebut.

“Mereka (pelaku usaha luar negeri) sangat peduli, pelaku usaha lokal kita yang justru kurang pro aktif. Kalau begini, produk lokal kita bisa kalah bersaing dengan produk luar,” katanya.

Aminah pun mengaku akan berupaya memberikan bantuan, melakukan edukasi, dan stimulus lainnya kepada pelaku usaha lokal.

Hanya saja, sambungnya, hal itu masih menemui kendala seperti soal anggaran. [Baca juga: Standar Halal MUI Sudah Diadopsi Lebih 30 Negara Dunia]

Butuh Anggaran tak Sedikit

Untuk itu, rencananya, kata Aminah, pihaknya juga akan mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Bappenas.

Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaan UU JPH dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di antaranya untuk membantu 57 juta jumlah UMKM di Indonesia, operasional, sarana prasarana, dan sebagainya.

“Selain anggaran kami sendiri yang itu juga memang sangat kurang. Makanya kita sedang susun data-datanya untuk diajukan ke Bappenas, anggaran tahun 2017,” punkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, nantinya pada tahun 2019 akan berlaku mandatory (kewajiban) sertifikasi halal terhadap semua produk yang beredar di masyarakat. [Baca juga: Regulasi Jaminan Produk Halal Mendekati Final]*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Tokoh Politik Diminta Belajar dari KH Ahmad Dahlan & KH Hasyim Asy’ari

Tokoh Politik Diminta Belajar dari KH Ahmad Dahlan & KH Hasyim Asy’ari

Masjid ini Dilengkapi ATM Beras Buatan Alumni UI

Masjid ini Dilengkapi ATM Beras Buatan Alumni UI

Kuasa Hukum: Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan dan Kematian

Kuasa Hukum: Keluarga Belum Terima Surat Penangkapan dan Kematian

Tokoh Adat Minta Presiden Bangun SDM Orang Asli Papua

Tokoh Adat Minta Presiden Bangun SDM Orang Asli Papua

Baleg DPR Sayangkan Draf RUU Cipta Kerja Beredar di Medsos Karena Belum Final dan Perlu Revisi

Baleg DPR Sayangkan Draf RUU Cipta Kerja Beredar di Medsos Karena Belum Final dan Perlu Revisi

Baca Juga

Berita Lainnya