Senin, 2 Agustus 2021 / 23 Zulhijjah 1442 H

Nasional

Tanggulangi Terorisme jangan Langgar Konstitusi-HAM

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Polisi mengamankan lokasi ledakan di pos polisi Sarinah, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf menginginkan penanggulangan terorisme di Tanah Air ke depannya dilakukan dengan tidak melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme,” kata Muzzammil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Antaranews, Jumat, (22/07/2016).

Muzzammil menegaskan PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia.

Untuk itu, Muzzammil berpesan agar upaya pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” jelasnya.

Dia juga berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik situs dan tokoh agama.

Selain itu, ia juga menginginkan pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan merabat bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Anggota DPR Desak Pemerintah Serius Berantas Situs Porno

Anggota DPR Desak Pemerintah Serius Berantas Situs Porno

BPJS Kesehatan Surplus 18,7 Triliun, DPR: Turunkan Iuran, Jangan Bebani Rakyat

BPJS Kesehatan Surplus 18,7 Triliun, DPR: Turunkan Iuran, Jangan Bebani Rakyat

Tuntutan JPU Disebut Timbulkan Dugaan Intervensi Kekuasaan atas Pengadilan

Tuntutan JPU Disebut Timbulkan Dugaan Intervensi Kekuasaan atas Pengadilan

Wapres JK Persilakan Umat Islam Menganggap ‘Bendera Tauhid’

Wapres JK Persilakan Umat Islam Menganggap ‘Bendera Tauhid’

Median: Jokowi Unggul Telak di Basis Pemilih Non-Muslim

Median: Jokowi Unggul Telak di Basis Pemilih Non-Muslim

Baca Juga

Berita Lainnya