Kamis, 4 Maret 2021 / 20 Rajab 1442 H

Nasional

Pemerintah Harus Tingkatkan Pengawasan Vaksin

[Ilustrasi] Vaksin untuk imunisasi polio.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemerintah dinilai telah kecolongan dengan beredarnya vaksin palsu di 14 rumah sakit sebab peredarannya dinilai merugikan masyarakat.

“Peredaran sembilan jenis vaksin palsu sangat merugikan masyarakat, apalagi vaksin palsu tersebut bisa beredar dengan leluasa sampai dengan 13 tahun. Pasti banyak masyarakat yang telah dirugikan, apalagi penggunanya adalah bayi dan balita,” demikian disampaikan Sekjend  Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Rozaq Asyhari, Sabtu, (16/07/2016) kepada hidayatullah.com.

Rozaq Asyhari mengkritisi kinerja badan POM yang seharusnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

“Ini menunjukkan lemahnya kerja pemerintah dalam melakukan pengawasan obat. Oleh karenanya, presiden perlu mengevaluasi kinerja dari lembaga pengawas obat dan makanan. Bila perlu dilakukan audit, jangan sampai ada pembiaran oleh oknum di lembaga pengawas sehingga vaksin palsu bisa beredar hingga belasan tahun,” papar kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

“Selain itu pemerintah perlu mendesain pencegahan agar modus serupa tidak dilakukan oleh orang lain. Misalkan saja dengan memperketat pola pengelolaan sampah dan limbah medis. Sehingga tidak ada lagi penggunaan botol bekas untuk vaksin palsu. Pengawasan ini perlu ditingkatkan agar tidak tidak terjadi lagi pada obat-obatan lainnya,” lanjut Rozaq Asyhari memberikan solusi preventif atas persoalan vaksin palsu.

Lebih lanjut Rozaq Asyhari mengungkapkan perlunya kerja sama atar lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Masyarakat umum tentunya tidak bisa membedakan antara vaksin yang asli dengan palsu. Karenanya mereka mempercayakannya pada instansi dan tenaga kesehatan. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama antara Badan POM dan Departemen Kesehatan untuk memberikan kepastian bahwa vaksin yang diberikan telah sesuai standar dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten,” tutupnya.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Menkes Izinkan Badan Usaha Memvaksinasi Covid-19 Mandiri

Menkes Izinkan Badan Usaha Memvaksinasi Covid-19 Mandiri

LPPOM MUI: Produk Halal di Indonesia Masih 20 Persen

LPPOM MUI: Produk Halal di Indonesia Masih 20 Persen

Saudi Arabia Mengaku Terus Membuka Diri untuk Dialog

Saudi Arabia Mengaku Terus Membuka Diri untuk Dialog

Rektor IIQ: Tajwid Dulu, Baru Langgam

Rektor IIQ: Tajwid Dulu, Baru Langgam

Sandi Kampanye di Papua, Disambut Hangat Masyarakat

Sandi Kampanye di Papua, Disambut Hangat Masyarakat

Baca Juga

Berita Lainnya