Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Janjinya Pekan Lalu, Kemendagri Baru Publikasikan 3.143 Perda Pekan Ini

kemendagri.go.id
Link unduh daftar 3.143 Perda yang dibatalkan.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada),  serta peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) ke laman resmi  kemendagri.go.id.

Pemublikasian 3.143 perda itu pada awal pekan ini, mundur dari jadwal yang dijanjikan Kemendagri, yakni Jumat pekan lalu, 12 Ramadhan 1437 (17/06/2016).

Sebelum pengunggahan itu, Kemendagri mengaku telah mengirimkan daftar perda yang dibatalkan pemerintah ke berbagai pemerintah daerah (pemda) terkait.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, tujuan dari pembatalan perda ini untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi.

“Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (20/06/2016) dikutip laman tersebut, Selasa (21/06/2016). [Baca: Wibawa Pemerintah Bisa Hilang karena Ketidakjelasan Soal Pembatalan Perda]

Setelah pembatalan perda-perda itu, Kemendagri, kata dia, mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi.

Kemendagri, kata Tjahjo, juga akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

“Pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia,” ujarnya.

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, Kemendagri berjanji bahwa pada Jumat lalu akan memublikasikan daftar 3.143 perda itu ke laman resmi tersebut. Sejumlah tokoh nasional dan kalangan masyarakat pun mendesak janji Kemendagri. [Baca: Dijanjikan Kemendagri Jumat Ini, Tagar #Publikasikan3143Perda Jadi “Trending Topic” Indonesia]

Diketahui, pembatalan ribuan peraturan itu diumumkan Presiden Joko Widodo, Senin (13/06/2016) lalu. Kemendagri tak segera memublikasikan daftar peraturan itu dengan alasan administratif.

Dari 3.143 peraturan yang dibatalkan itu, di antaranya ada 1.765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Mendagri, 111 Peraturan/putusan Mendagri yang dicabut/revisi oleh Mendagri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja perda yang dibatalkan, bisa mengunduh di situs resmi tersebut.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

MUI, NU, Muhammadiyah Apresiasi Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

MUI, NU, Muhammadiyah Apresiasi Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

Akal Manusia Harus Tunduk pada Ketetapan Syara’

Akal Manusia Harus Tunduk pada Ketetapan Syara’

Parmusi Dorong Satu Pasang Calon Gubernur Muslim

Parmusi Dorong Satu Pasang Calon Gubernur Muslim

Muhammadiyah: Penistaan Agama Menyebabkan Suasana Kebangsaan Menjadi Keruh

Muhammadiyah: Penistaan Agama Menyebabkan Suasana Kebangsaan Menjadi Keruh

Banyak Mudharat,  NU Minta Kaji Ulang Kuburan Mewah di Karawang

Banyak Mudharat, NU Minta Kaji Ulang Kuburan Mewah di Karawang

Baca Juga

Berita Lainnya