Jum'at, 26 Maret 2021 / 13 Sya'ban 1442 H

Nasional

Proses Seleksi Anggota KPI Dinilai Tidak Transparan

FB: Nina Armando
Nina dalam sebuah acara
Bagikan:

Hidayatullah.com – Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Nina Mutmainah mengatakan, proses seleksi pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019 yang sedang berlangsung, berjalan tidak terbuka dan transparan.

Hal itu, kata dia, terindikasi dari sulitnya publik mengakses informasi mengenai para pendaftar dan tidak adanya informasi yang jelas dari Panitia Seleksi (Pansel).

“Terutama sebelum diumumkannya 201 orang yang lolos dari total 689 pendaftar kemarin. Data pelamar tidak bisa diakses publik, tidak jelas tahapannya seperti apa. Baru sekarang diberitahu,” ujar Nina saat dihubungi hidayatullah.com di Jakarta, Jum’at (06/05/2016).

Selain itu, menurutnya, proses seleksi anggota KPI dinilai bermasalah bahkan sejak periode sebelumnya. Berdasarkan laporan Tempo bertajuk ‘Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran’ pada (20/01/2014) lalu, kata Nina, adanya titipan-titipan yang membuat komisioner KPI dipilih tidak berdasarkan faktor penilaian yang benar.

“Artinya itu bukan omong kosong, tapi sudah ada yang menginvestigasi,” jelasnya.

“Kami khawatir hal-hal yang sifatnya politis lebih menjadi pertimbangan ketimbang kompetensi di bidang penyiaran. Dan kepentingan ini menurut kami harus diketahui dan diawasi oleh masyarakat,” tambah Nina.

Untuk itu, ia mendorong agar Pansel kali ini lebih bersikap transparan terhadap proses seleksi anggota KPI, baik tentang rekam jejak para calon komisioner, indikator penilaian, pertimbangan pemilihan calon, serta hasil tes yang dilakukan.

“Siapa, nilainya berapa, harus terbuka. Jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya, hasil nilai diketahui belakangan dan terungkap ada yang hasil tesnya bagus tapi tidak lolos proses berikutnya. Malah sebaliknya, yang tidak lolos justru melaju terus,” ungkapnya.

Dinilai Banyak Keanehan, Masyarakat Diminta Awasi Proses Seleksi Anggota KPI

Padahal, terang Nina, regulator penyiaran merupakan representasi dari publik, dan penyiaran juga menggunaan frekuensi milik publik.

“Sehingga publik berhak untuk tahu,” tegas Dosen Komunikasi UI ini.

KNRP sendiri adalah koalisi yang terdiri 20 organisasi masyarakat sipil serta 131 akademisi dan aktivis yang peduli pada mutu penyiaran di Indonesia.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Penolak Penutupan Dolly yang hanya Mementingkan Perut

Penolak Penutupan Dolly yang hanya Mementingkan Perut

Wakil Ketua Komisi VIII Kaget Rohis Masih Dicurigai Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VIII Kaget Rohis Masih Dicurigai Pemerintah

Umat Islam Minta Pemimpin Buddha Indonesia Tekan Myanmar

Umat Islam Minta Pemimpin Buddha Indonesia Tekan Myanmar

Kapolri Didesak Periksa Ahok Secara Intensif, Konkret, dan Transparan

Kapolri Didesak Periksa Ahok Secara Intensif, Konkret, dan Transparan

Halal Institute Tanggapi Langkah LPPOM MUI Gugat UU JPH ke MK

Halal Institute Tanggapi Langkah LPPOM MUI Gugat UU JPH ke MK

Baca Juga

Berita Lainnya