Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Wakil Ketua FPKS: Revisi UU Terorisme Jangan Abaikan HAM

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Diskusi FPKS soal “Radikalisasi dan Terorisme dalam Perspektif NKRI” di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (21/04/2016).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Revisi Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Terorisme saat ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus yang terdiri dari Komisi I dan III DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifli Mansyah menilai, banyak catatan yang mesti diperhatikan dalam pembahasan RUU itu.

Ia mengatakan, pemberantasan terorisme harus proporsional dengan menjunjung hak asasi manusia (HAM), berdasarkan UU, dan mengutamakan keutuhan bangsa.

“Maka kami Fraksi PKS berkepentingan untuk mendorong hadirnya penegakan hukum yang adil,” ujarnya dalam diskusi bertema “Radikalisasi dan Terorisme dalam Perspektif NKRI” di ruang rapat FPKS, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (21/04/2016).

Zulkifli menekankan, RUU Terorisme harus dapat menghasilkan produk hukum yang selaras dengan kepentingan nasional, disusun dengan perspektif NKRI.

“Bukan perspektif kepentingan global yang mengabaikan hak asasi manusia dan melanggar prinsip hukum acara pidana, yang akhirnya justru hanya menjadi alat represif untuk lawan politik,” tukasnya.

Ia pun menyampaikan beberapa catatan FPKS mengenai fenomena terorisme di Indonesia. Di antaranya soal banyaknya pelanggaran prinsip hukum dalam penegakan hukum atas terduga teroris.

“Termasuk yang mendasar terkait definisi terorisme yang masih sangat bias, tergantung pada siapa yang menafsirkan,” papar Zulkifli.

Selain itu, sambungnya, adanya labelisasi kepada kelompok, individu atau kegiatan tertentu sebagai teroris. Juga tipisnya batas-batas antara urusan hukum dan politik.

“Ada kecurigaan bahwa pemberantasan terorisme ini adalah agenda internasional yang mengabaikan kepentingan nasional,” pungkasnya.

Hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Tito Karnavian,  Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Kasubdit Dirjen Dikti Asep Supanda, serta anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar al-Habsy.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muh. Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Anti-Julia Peres Terus Menggelinding

Anti-Julia Peres Terus Menggelinding

Selebaran Istri Boediono Bukan Islam Menyebar

Selebaran Istri Boediono Bukan Islam Menyebar

Muhammadiyah Inklusif, dalam Konteks Sosial

Muhammadiyah Inklusif, dalam Konteks Sosial

Pengancam Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Dinilai Belum Siap Berdemokrasi

Pengancam Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Dinilai Belum Siap Berdemokrasi

hukuman edhy prabowo

Gerindra Sarankan Menteri KKP Buat Kebijakan Lebih Pro Nelayan

Baca Juga

Berita Lainnya