Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

KontraS: Terorisme Terus Ada Karena Penegakkan Hukumnya Amburadul

Metrotvnews
Haris Azhar dari KontraS
Bagikan:

Hidayatullah.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan, ada pesan penting dari proses advokasi kasus Siyono oleh Komnas HAM, Muhammadiyah beserta Koalisi Masyarakat Sipil, yakni bahwa memberantas terorisme itu harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional dan bermartabat.

“Apa yang ditemukan hari ini itu menunjukkan bahwa kenapa terorisme terus ada, karena selama ini penegakan hukumnya juga amburadul,” kata Haris saat konferensi persa pengumuman hasil autopsi Siyono di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/04/2016).

Ia menduga, penanganan tindak terorisme oleh kepolisian hanya sekedar menunjukkan kepuasan tertentu atau bahkan untuk kepentingan golongan tertentu saja.

“Saya pikir penegakkan hukum harus dilakukan secara baik dan juga harus memperhatikan sejumlah prinsip yang itu berlaku kepada siapapun,” terangnya.

Haris menambahkan, menyoroti proses hukum yang dilakukan dengan penuh kekerasan, ditambah dengan klaim pihak Polri soal kematian Siyono yang mengatakan karena berkelahi maupun yang bersangkutan dikatakan sebagai orang penting di jaringan teroris padahal tanpa adanya proses pengadilan yang membuktikan itu. Kata dia, sesungguhnya polisi sedang membangun suatu bentuk diskriminasi terhadap Siyono.

“Dan itu punya implikasi buruk bagi keluarganya,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut Haris, berdasarkan rekam jejak yang ada, selama hampir 14 tahun penanganan terorisme berlangsung, sejak dikeluarkannya Perpu tahun 2002 dan disusul Undang-undangnya pada 2003, perlu dilakukan proses evaluasi.

“Saya pikir harus dilakukan evaluasi, ini menjadi penting. Karena kalau tidak begitu, kita tidak tahu kedepan bakal seperti apa,” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Molor Berbulan-bulan, GeNAM Desak DPR Sahkan RUU Miras Awal 2017

Molor Berbulan-bulan, GeNAM Desak DPR Sahkan RUU Miras Awal 2017

Prihatin Tenaga Pendidik dari Perempuan Kurang, Yayasan ini Dirikan Pesantren Khusus Wanita

Prihatin Tenaga Pendidik dari Perempuan Kurang, Yayasan ini Dirikan Pesantren Khusus Wanita

RI Menentang Perluasan Pasukan AS di Selat Malaka

RI Menentang Perluasan Pasukan AS di Selat Malaka

MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum

MUI: Fatwa Halal Berbeda Pada 1 Kasus Berpotensi Mengaburkan Kepastian Hukum

PBNU Sebut Perilaku LGBT Menyimpang dan Perlu Direhabilitasi

PBNU Sebut Perilaku LGBT Menyimpang dan Perlu Direhabilitasi

Baca Juga

Berita Lainnya