Senin, 15 Februari 2021 / 3 Rajab 1442 H

Nasional

PKS Jakarta Dukung Keputusan DPP Berhentikan Fahri Hamzah

pks-lubangbuaya
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo
Bagikan:

Hidayatullah.com–Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mendukung sepenuhnya keputusan yang telah diambil oleh Majelis Tahkim DPP PKS terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.

Hal itu sebagaimana disampaikan Syakir dalam rangka mewakili segenap pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS se-DKI Jakarta.

“Dukungan PKS DKI Jakarta ini tentunya dalam rangka mencari ridha Allah dan demi kemaslahatan (kebaikan) dakwah di DKI Jakarta,” ujar Syakir Purnomo dalam rilisnya pada hidayatullah.com, Jumat (08/04/2016).

Meskipun demikian, Syakir berkomitmen untuk tetap menjaga silaturahim serta hubungan yang baik kepada siapa pun, “Termasuk dengan Saudara Fahri Hamzah,” kata Syakir.

Syakir berharap, dengan adanya sikap dari PKS DKI Jakarta ini, akan mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wata’ala.

“Serta, menjadikan para pengurus PKS dapat senantiasa Berkhidmat untuk Rakyat, setiap saat dan sepanjang hayat,” tandasnya.

Diketahui, per tanggal 11 Maret 2016, Majelis Tahkim DPP PKS telah menerima rekomendasi pemberhentian BPDO melalui putusan Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Oleh pihak DPP PKS, surat putusan tersebut pun telah ditandatangani oleh Presiden PKS Sohibul Iman per tanggal 1 April 2016, sebagai pihak yang berwenang menyampaikan kepada Fahri Hamzah.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Malam Ini Peserta Konferensi Gay akan Meninggalkan Hotel

Malam Ini Peserta Konferensi Gay akan Meninggalkan Hotel

Soal ISIS, Statemen Kapolri Dinilai Asumsi yang Berlebihan

Soal ISIS, Statemen Kapolri Dinilai Asumsi yang Berlebihan

Beda LIPI dan Jokowi Soal Kasus HAM di Papua

Beda LIPI dan Jokowi Soal Kasus HAM di Papua

Sejarawan LIPI: Media Harus Tuntas Menyelesaikan Kasus NII

Sejarawan LIPI: Media Harus Tuntas Menyelesaikan Kasus NII

Indonesia Urutan ke-129 dalam Hal Pelayanan Publik

Indonesia Urutan ke-129 dalam Hal Pelayanan Publik

Baca Juga

Berita Lainnya