Senin, 6 Desember 2021 / 30 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Anggota DPR: KTT Luar Biasa OKI Momentum Pembuktian Janji Jokowi Soal Palestina

Setkab
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri meninjau kesiapan tempat acara KTT Luar Biasa OKI di JCC, Jakarta, Jumat (04/03/2016) Sore
Bagikan:

Hidayatullah.com—Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tentang Palestina bisa menjadi momentum Indonesia terdepan dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Demikian pernyataan anggota Komisi I DPR bidang luar negeri Ahmad Zainuddin mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Menurutnya, bukan hanya dukungan penuh, Indonesia juga harus komprehensif dalam memberikan dukungan terhadap Palestina.

“Sesuai janji kampanye, ini momentum Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia terdepan soal Palestina, mendorong OKI lebih bertaji memerdekakan Palestina,” ujar Zainuddin di Jakarta, dalam rilisnya hari Sabtu (05/03/2016).

Dukungan komprehensif yang dimaksud Zainuddin, adalah dukungan total dalam politik dan diplomatik untuk memerdekakan Palestina, misalnya dengan inisiasi road map menuju Palestina merdeka. Sebab selama ini, menurut dia, dukungan yang diberikan kepada Palestina lebih besar pada aspek kemanusiaan.

Menurutnya, enam isu yang akan dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI KTT dengan dengan tema “United For A Just Solution” harus dalam kerangka strategis menuju Palestina merdeka dengan batas-batas kedaulatan sebelum dijajah Israel.

Dunia Islam yang terwakilkan dalam OKI, lanjut dia, harus tegas mendorong kemerdekaan Palestina yang hakiki, yaitu mendesak Israel keluar dari tanah-tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948 dan bahkan mendesak dunia internasional memberikan sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan.

“Karena hanya Palestina yang belum merdeka pasca KAA tahun 1959. Padahal Palestina termasuk yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina menanti OKI yang berani. Semoga KTT ini bukan sekadar seremoni,” imbuhnya.

Zainuddin melanjutkan, Indonesia harus menunjukkan keberanian dan kepeloporannya soal Palestina di OKI. Sebagaimana Presiden RI pertama Soekarno berjuang untuk kemerdekaan negara-negara terjajah.

“Bagaimana konsep Indonesia tentang Palestina merdeka? Seharusnya bukan sebatas lepas dari Israel, atau Israel tidak lagi meneror warga Palestina. Tapi Israel harus keluar dari tanah Palestina seluruhnya. Kalau sebatas dukung Palestina merdeka tanpa konsep, hari ini saja Palestina tinggal Gaza dan Tepi Barat. Apakah maksudnya Palestina yang merdeka itu kedaulatannya hanya di Gaza dan Tepi Barat?” pungkas politisi asal dapil DKI Jakarta ini.

KTT OKI yang akan digelar 6-7 Maret 2016 merupakan KTT Luar Biasa ke-5 yang diadakan OKI. ‘Luar biasa’ karena konferensi ini akan dilakukan di luar jadwal konferensi tiga tahunan OKI dan seharusnya baru akan dilaksanakan pada 15-16 April 2016 mendatang di Turki. Namun Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI saat pertemuan OKI di Al Jazair meminta agar digelar KTT Luar Biasa dengan agenda khusus masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Enam isu utama yang akan dibahas yaitu (1) masalah perbatasan Palestina yang terus dianeksasi Israel; (2) nasib para pengungsi Palestina; (3) status Yerusalem Timur; (4) pemukiman ilegal warga Israel di Palestina; (5) keamanan; dan (6) akses terhadap air bersih.

KTT ini diharapkan menghasilkan resolusi OKI tentang isu Palestina-Israel, dan deklarasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil setiap negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang sifatnya mengikat secara moral meski tidak ada sanksi.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

5 Pertanyaan Mencerdaskan Menanggapi Fenomena ISIS

5 Pertanyaan Mencerdaskan Menanggapi Fenomena ISIS

Hargai Perbedaan, Umat Rindu Persatuan

Hargai Perbedaan, Umat Rindu Persatuan

BMH Bandung Akhiri 2015 dengan  Menggelar Khitan Barakah

BMH Bandung Akhiri 2015 dengan Menggelar Khitan Barakah

disparitas hukum

Di Hadapan Jaksa Agung, DPR Sebut Ada Disparitas dalam Penegakan Hukum

Komnas HAM Masih Kaji Pelanggaran HAM Densus

Komnas HAM Masih Kaji Pelanggaran HAM Densus

Baca Juga

Berita Lainnya