Ahad, 26 September 2021 / 18 Safar 1443 H

Nasional

Tujuh Kementerian Dilibatkan Tangani Deradikalisasi Terorisme

Harian Terbit
Luhut Binsar Panjaitan.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Tujuh kementerian dilibatkan dalam menangani program deradikalisasi terpidana terorisme sebagaimana diatur dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Tujuh kementerian terkait akan melakukan (deradikalisasi) yang selama ini kita tidak lakukan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin, (01/02/2016) dikutip Antara.

Tujuh kementerian tersebut akan melakukan program deradikalisasi secara holistik melalui sejumlah pendekatan, yakni pendekatan agama, pendekatan psikologi, pende Senin, (01/02/2016)
katan pendidikan, dan “vocational training”.

“Supaya mereka keluar penjara bisa bekerja lagi. Kan warga negara Indonesia juga. Artinya, kita nggak mau hard approach,” kata Luhut.

Ia mengatakan terpidana terorisme akan dikelompokkan dan dipisahkan dengan terpidana tindak pidana kriminal umum. Selain itu terpidana terorisme yang menjadi pemimpin dalam kelompoknya dipisahkan dari anggotanya.

“Di penjara kita kelompokkan juga sehingga tidak terjadi seperti Abubakar Baasyir bersama bawahan-bawahannya dan pengikut-pengikutnya,” jelas purnawirawan jenderal TNI tersebut.

Luhut tidak menjabarkan satu per satu kementerian yang terlibat dalam program deradikalisasi. Kendati demikian yang dapat dipastikan antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.

Menko Polhukam mengatakan Presiden sudah menerima sebagian besar rancangan revisi UU Antiterorisme yang diusulkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Presiden terkait masalah teknis yang mendetil.

Rancangan pasal-pasal yang disetujui antara lain mengenai pencabutan paspor bagi warga negara Indonesia yang tergabung dengan kelompok bersenjata ISIS, dan penindakan terhadap orang-orang yang berada dalam satu perkumpulan dan membicarakan masalah-masalah terkait tindakan terorisme.

Selain itu, rancangan pasal yang disetujui juga termasuk penindakan terhadap orang-orang yang membantu memfasilitasi aksi terorisme, penambahan masa penahanan menjadi 30 hari dan masa penuntutan 120 hari, serta bukti berupa informasi elektronik.

Luhut menjelaskan pasal-pasal yang disetujui oleh Presiden kurang lebih sama dengan sejumlah poin yang sebelumnya sudah disampaikan kepada media.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

PPI Minta Pemerintah Evakuasi Mahasiswa dari Wuhan

PPI Minta Pemerintah Evakuasi Mahasiswa dari Wuhan

700 Hari Kasus Penyerangan Novel, Masyarakat Sipil Tuntut 3 Hal

700 Hari Kasus Penyerangan Novel, Masyarakat Sipil Tuntut 3 Hal

Kawal Pemimpin Baru DKI Jakarta, Bang Japar Bertransformasi Jadi Ormas

Kawal Pemimpin Baru DKI Jakarta, Bang Japar Bertransformasi Jadi Ormas

Tahun 2011 Jamaah Umrah Capai 480.000

Tahun 2011 Jamaah Umrah Capai 480.000

Menkes Baru “Orang Dekat” Amerika?

Menkes Baru “Orang Dekat” Amerika?

Baca Juga

Berita Lainnya