Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Bendung Penyebaran LGBT, F-PKS Janji Kawal RUU KUHP

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Nasir Djamil.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Dalam Undang-Undang KUHP yang revisinya sedang dibahas di DPR, terdapat pasal terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berjanji akan terus mengawal proses revisi, termasuk terkait pasal tersebut.

Selain itu, ia berharap, usaha membendung penyebaran LGBT dan segala aktivitas yang merusak moral bangsa harus terus berjalan simultan di semua lini masyarakat.

“Kami di dewan akan berusaha (mengawal itu) melalui proses legislasi undang-undang yang memang merupakan domain kami,” ujarnya dalam rilisnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, Ahad, 15 Rabiuts Tsani 1437 (24/01/2016) malam.

Mencuatnya ke publik akan gerakan komunitas LGBT di kampus Universitas Indonesia, menurutnya, membuat perbincangan tentang hal itu kembali memanas. Termasuk pembahasan mengenai “pasal hubungan sesama jenis” yang dimaksud.

Nasir Djamil mengatakan, saat ini proses pembahasan Rancangan UU KUHP masih pada tahap menyoal jenis pidana.

Beberapa waktu lalu, Nasir mengaku mengkritisi pasal-pasal yang terkesan melegalisasi aktivitas LGBT dalam RUU KUHP ini. [Kata Nasir: LGBT Ancaman Serius Bangsa, Ulama-Ormas Islam Dituntut Mengadang]

Terpisah, mantan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Deddy Ismatullah pernah mengatakan, hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak anti terhadap pernikahan sesama jenis.

Prof Deddy pun menyebut Pasal 492 dalam KUHP yang, katanya, memperbolehkan pria menikahi pria atau wanita menikahi wanita. [Baca: Mantan Rektor UIN: Jika LGBT Dibolehkan, Indonesia Bisa Dikutuk Kayak Kaum Luth]

Seperti diketahui, Pasal 492 yang mengatur mengenai delik perbuatan cabul sesama jenis itu berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”*

Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Gereja-gereja di Jayapura Persoalkan Masjid, Menag: Kedepankan Musyawarah

Gereja-gereja di Jayapura Persoalkan Masjid, Menag: Kedepankan Musyawarah

Anggota TNI-Polri Yang Terkena LGBT Akan Ditandai Kode J4

Anggota TNI-Polri Yang Terkena LGBT Akan Ditandai Kode J4

Arifin Ilham jadi Fasilitator Yazid Jawaz dan Warga Babakan Madang

Arifin Ilham jadi Fasilitator Yazid Jawaz dan Warga Babakan Madang

Presiden Direncanakan akan Hadiri Milad Akbar Muhammadiyah

Presiden Direncanakan akan Hadiri Milad Akbar Muhammadiyah

Kekejaman Serdadu Zionis Saat Serang Keluarga Kita

Kekejaman Serdadu Zionis Saat Serang Keluarga Kita

Baca Juga

Berita Lainnya