Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Menduga Gafatar Tak Shalat 5 Waktu

Warga melihat tabloid Gafatar terbitan 2014 di Jombang, Jawa Timur, Rabu (13/01/2016).
Bagikan:

Hidayatullah.com- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Pusat menyatakan pengikut ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diindikasikan menyimpang dari agama Islam dengan tidak menjalankan shalat lima waktu.

“Puasa Ramadhan dilarang, kemudian naik haji merupakan jalan biasa-biasa,” kata Wakil Ketua Tim Pakem Pusat, Adi Toegarisman yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) di Jakarta, Kamis (21/01/2016) dikutip Antara.

Kemudian Ahmad Mossadeq dianggap sebagai messiah atau juru selamat atau sebagai nabi.

Hal itu, kata dia, merupakan dari hasil tim investigasi anggota Pakem Pusat yang terdiri dari Kejaksaan Agung, kepolisian, TNI, kementerian agama, kementerian dalam negeri, dan MUI.

Sehingga akhirnya dikeluarkan rekomendasi pelarangan atas kegiatan ormas Gafatar yang berkedok kegiatan agama yang selanjutnya menunggu fatwa dari MUI dan setelah itu akan ditandatangani oleh Kejaksaan Agung, Kemendagri dan Kemenag dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

Seperti mereka berangkat ke Kalimantan, dianggap sebagai hijrah.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranuwijaya menyatakan eksodus ke Kalimantan sama seperti hijrah.

Jelas Al Qiyadah Al Islamiyah sudah masuk dalam 10 ketentuan aliran sesat, tegasnya.

Ia menjelaskan dari beberapa indikator, Gafatar adalah metamorfosis dari Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Moshaddeq.

Ahmad Mossadeq dikenal sebagai pendiri aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah yang sempat menghebohkan masyarakat pada 2006 karena mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul.

Karena itu, MUI saat ini sedang melakukan pendalaman terkait kasus Gafatar.

“Insya Allah bulan ini selesai. Paling tidak komisi pengkajian akan melaporkannya pekan depan dan setelah itu pimpinan akan memerintahkan komisi fatwa untuk mengeluarkan fatwa terkait temuan itu,” katanya.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Dianggap Advokat Magang, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi Ditolak Hakim.

Dianggap Advokat Magang, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi Ditolak Hakim.

DPR: Normal Baru Tak Signifikan Bantu Perekonomian yang Merosot

DPR: Normal Baru Tak Signifikan Bantu Perekonomian yang Merosot

Perguruan Tinggi Islam Harus Bisa Praktikkan Kehidupan Islam

Perguruan Tinggi Islam Harus Bisa Praktikkan Kehidupan Islam

Sebaran Covid-19 Masih Tinggi, Anies Perpanjang PSBB Hingga 8 Februari 2021

Sebaran Covid-19 Masih Tinggi, Anies Perpanjang PSBB Hingga 8 Februari 2021

Fahira: Rakyat Harus Kawal Pembahasan RUU Cilaka di DPR

Fahira: Rakyat Harus Kawal Pembahasan RUU Cilaka di DPR

Baca Juga

Berita Lainnya