Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

ICJR: Pemerintah dan DPR Perlu Perhatikan 5 Poin RUU Minol

miras, minuman keras, super market
Miras mudah ditemukan di supermarket
Bagikan:

Hidayatullah.com–Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menekankan lima poin penting untuk diperhatikan oleh DPR dan pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang  tentang minuman alkohol (RUU Minol/Miras).

Lima poin yang dimaksudkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah pertama, segera memindahkan seluruh tindak pidana dalam RUU Minol ke dalam Rancangan KUHP, agar terdapat harmonisasi yang baik dengan rancangan KUHP yang sedang dibahas.

Kedua, meminta agar tidak ada pidana minimum khusus dalam RUU Minol, karena bentuk pidana minimum khusus akan menganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

“Pidana minimum khusus adalah bentuk ketidakpercayaan DPR dan Pemerintah terhadap Mahkamah Agung dan Pengadilan–pengadilan di bawahnya bahwa pengadilan mampu menjatuhkan putusan yang adil terhadap kasus–kasus yang diperiksa oleh pengadilan,” kata peneliti ICJR, Anggara dalam siaran persnya, Jumat (4/12/2015) dikutip Bisnis.com.

Ketiga adalah alasan untuk tidak bisa dipidana, yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya hukum pidana secara universal tidak mengenal alasan pengecualian yang menjadi landmark dalam RUU Minol.

“Sementara, Ketua Pansus RUU Larangan Minol menyebutkan bahwa RUU ini memberikan alasan pengecualian untuk adat, pariwisata, dan juga kawasan khusus,” imbuhnya.

Keempat, meminta agar pemerintah dan DPR membuat riset mendalam mengenai cost benefit analysis atas kriminalisasi seluruh tindakan yang terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penguasaan minuman beralkohol.

“Kelima kami meminta agar Pemerintah dan DPR benar–benar memperhatikan kebutuhan pengaturan dalam RUU Minol ini,” ujarnya.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Diminta tak Berlebihan Sikapi ISIS

Pemerintah Diminta tak Berlebihan Sikapi ISIS

DPR: Mendikbud Jangan Lepas Tangan Soal Dana BOS Guru Honorer

DPR: Mendikbud Jangan Lepas Tangan Soal Dana BOS Guru Honorer

Pemilu 2019, MUI Imbau Jaga Situasi Tetap Kondusif

Pemilu 2019, MUI Imbau Jaga Situasi Tetap Kondusif

Sinergi BPRS, BK3S dan Program Wakaf Al-Qur’an Sejuta Qur’an

Sinergi BPRS, BK3S dan Program Wakaf Al-Qur’an Sejuta Qur’an

ICAF Sebut Langkah Muhammadiyah Autopsi Jenazah Siyono Sudah Tepat

ICAF Sebut Langkah Muhammadiyah Autopsi Jenazah Siyono Sudah Tepat

Baca Juga

Berita Lainnya