Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Soal Teroris Serang Syiah, Dinilai Pengalihan Isu Kasus Freeport

Harian Terbit
Luhut Binsar Panjaitan.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerhati Kontra Terorisme, Harits Abu Ulya menilai jika Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukan) Luhut Binsar Panjaitan berlebihan membuat kesimpulan bahwa teroris ada rencana serang Syiah di Indonesia.

Hal itu Harist sampaikan menanggapai statemen dari Menkopolhukam yang menyebutkan bahwa adanya info dari Intel jika kelompok Syiah di Indonesia menjadi target kelompok teroris.

“Itu informasi ngawur dari intel pengikut Syiah atau isu tersebut dimunculkan untuk kepentingan tertentu,” kata Harist dalam rilis yang diterima hidayatullah.com, Kamis (03/12/2015).

Lebih lanjut, Harist menilai itu mungkin intel yang menjadi pengikut Syiah ditengarai memasok Menkopolhukam untuk ambil kesimpulan seperti itu. Namun, di balik itu lanjutnya bisa jadi merupakan cipta kondisi, pengalihan isu kasus Freeport atau preventif menjelang Natal dan Tahun Baru 2016.

“Dibalik itu bisa jadi adalah cipta kondisi, pengalihan isu Freeport atau preventif jelang Natal dan Tahun Baru 2016,” ujarnya.

“Jika mau obyektif dan akurat membaca lapangan bahwa potensi serangan itu potensinya kecil sekali. Meski sekelompok orang dari dulu ada minat ke sana,” ujar Harist.

Bahkan, menurut Harist, saat ini sudah ada aliansi umat Islam yang cukup intens sosialisasi bahayanya Syiah di beberapa daerah. Meskipun itu tidak berarti mereka berencana melakukan penyerangan secara fisik kepada kelompok Syiah.

“Waspadalah umat Islam, tidak usah terpancing,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut adanya beberapa nama politisi berpengaruh di DPR dan pejabat namanya tersangkut dalam negosiasi perpanjangan masa kontrak dengan perusahaan tambang Freeport asal Amerika di Papua.

Menurut Sudirman nama-nama itu juga dikabarkan meminta jatah saham Freeport dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Di antara nama yang dikaitkan adalah Ketua DPR Setya Novanto dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan), Luhut Binsar Panjaitan.*

 

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

12.548 Desa Tanpa Internet, DPR Singgung Besarnya Dana Iklan Medsos

12.548 Desa Tanpa Internet, DPR Singgung Besarnya Dana Iklan Medsos

GBKP Didesak Beri Penjelasan Terkait Isu Pemerasan oleh Ormas Keagamaan

GBKP Didesak Beri Penjelasan Terkait Isu Pemerasan oleh Ormas Keagamaan

Dirjen PHU: Dana Haji Bisa Perkuat Keuangan Syariah

Dirjen PHU: Dana Haji Bisa Perkuat Keuangan Syariah

Pemalsuan Buku Nikah

Peraturan Baru, Tarif Menikah Bisa Sampai Rp 600 Ribu

Ahok Yakin Tak Bisa Dilengserkan FPI

Ahok Yakin Tak Bisa Dilengserkan FPI

Baca Juga

Berita Lainnya