Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

961 Napi Idap HIV

Ilustrasi.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada 961 narapidana terserang Human Immunodeficiency Virus (HIV) sejak Januari hingga Agustus 2015. Kepala Subdirektorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi mengungkapkan, pengidap terbanyak berada di DKI Jakarta dengan jumlah 394 orang.

Sementara terbanyak kedua ada di wilayah Jawa Barat dengan 179 warga binaan, diikuti Jawa Tengah dengan 64 warga binaan. Meski masih tinggi, jumlah ini menurun ketimbang tahun 2014 lalu yang berjumlah 1.566 orang.

“Periode Januari – Agustus 2015 tercatat 64 warga binaan meninggal karena HIV-AIDS. Mereka terdiri dari narapidana sebanyak 50 dan tahanan 14 orang,” kata Akbar, Selasa (1/12/2015), dilansir CNN.

Mereka yang terserang penyakit ini kebanyakan menghuni Lapas Narkotika yang terpusat di Jawa. Akbar mengatakan, mereka yang terserang HIV merupakan napi pengguna jarum suntik atau penasun.

“Warga binaan ini rata-rata sudah terinfeksi sejak sebelum masuk lapas atau rutan,” katanya.

Untuk menanganinya, Ditjen Pemasyarakatan menggandeng Kementerian Kesehatan dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli HIV-AIDS.

“Ada program KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait HIV-AIDS untuk mencegah penularan,” ujarnya.

Sementara untuk para pengidap, pemerintah mengklaim telah mengadakan pendampingan para pengguna, terutama pengguna jarum suntik, layanan konseling dan tes HIV, dukungan perawatan HIV dan penyakit infeksi oportunistik, serta pemberian obat antiretroviral (ARV) bagi yang positif HIV.

“Ada juga program CST (care, support and treatment) yaitu program perawatan, dukungan dan pengobatan bagi warga binaan ODHA (orang dengan HIV-AIDS),” kata Akbar,

Selain itu, Ditjen Pemasyarakatan juga tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan HIV-AIDS dan TBC di lingkungan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemasyarakatan tahun 2015-2019. Diharapkan rancangan ini selesai tahun 2016 dan dapat direalisasikan. *

Rep: Insan Kamil
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Pemblokiran Situs Islam Dinilai Kemunduran Demokrasi

Pemblokiran Situs Islam Dinilai Kemunduran Demokrasi

Agustus, Komnas HAM Sampaikan Hasil Investigasi Kerusuhan Mei

Agustus, Komnas HAM Sampaikan Hasil Investigasi Kerusuhan Mei

Penutupan Dolly Gagal, Walikota Surabaya Ingin Cara Lain

Penutupan Dolly Gagal, Walikota Surabaya Ingin Cara Lain

Ulama: Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM

Ulama: Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM

Penekanan MUI soal Redistribusi Aset dan Reformasi Agraria

Penekanan MUI soal Redistribusi Aset dan Reformasi Agraria

Baca Juga

Berita Lainnya