Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Munas Hidayatullah Menyoroti Aliran Sesat, GIDI dan Krisis Kepemimpinan

Bagikan:

Hidayatullah.com– Dalam sidang pleno, Selasa (10/11/2015) pagi, Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) IV Hidayatullah, mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Komisi, Nursyamsa Hadis, di Masjid ar-Riyadh, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di antara rekomendasinya menyoal perpecahan dan disintegrasi di Indonesia. Dikatakan, perbedaan pandangan di antara pimpinan lembaga negara, partai, dan suku telah terpublikasikan secara tidak terkendali, sehingga menjadi benih perpecahan di tengah masyarakat.

Rekomendasi itu menyoroti ketidaktegasan pemerintah terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada separatisme yang mengancam disintegrasi bangsa.

Kelompok dimaksud di antaranya adalah GIDI, Organisasi Papua Merdeka, serta sejumlah aliran sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lainnya.

Dikatakan, kelompok-kelompok itu menyebabkan negara menjadi tidak berwibawa di mata rakyat, bahkan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karenanya Hidayatullah merekomendasikan kepada pemerintah, penegak hukum, ulama, dan tokoh masyarakat mendeteksi sedini mungkin potensi aliran sesat, kemudian memberikan peringatan dan meluruskannya. Bahkan menyeret ke pengadilan agar tidak membesar dan mengganggu umat,” demikian bunyi rekomendasi poin 3 dalam butir A yang

Pada poin pertama rekomendasi itu, disoroti pula krisis pemahaman dan ajaran di Indonesia. Ajaran seperti komunisme, liberalisme, materialisme, aliran sesat dan lain sebagainya sudah menyusup keĀ  masyarakat, mulai para elit hingga akar rumput.

“Karenanya, bangsa Indonesia terancam mengalami loss generation, bermental hedonis, meremehkan norma agama dan hukum dalam kehidupan sehari-hari,” bunyi rekomendasi tersebut.

Pada poin selanjutnya, Hidayatullah pun menyoroti krisis kepemimpinan. Olehnya, ormas itu mengajak para pemimpin masyarakat, pejabat negara, pemimpin parpol, dan penegak hukum untuk mentaati ajaran agama, moral, etika, dan hukum. Mereka juga diajak untuk tidak menggunakan cara-cara ekstrem, bermuka dua, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Pada poin keempat, Hidayatullah berpandangan pentingnya berbagai elemen umat, bangsa, dan negara membangun moralitas bangsa, berdasarkan ruh dan nilai agama yang agung dan suci.

“Seluruh lembaga pendidikan dan elemen bangsa harus bersama-sama melawan neo kolonialisme dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial, serta budaya yang disebar melalui berbagai media,” demikian cuplikan rekomendasi itu.*

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Rakernas di Yogyakarta, Hidayatullah Teguhkan Jati Diri Tarbiyah-Dakwah

Rakernas di Yogyakarta, Hidayatullah Teguhkan Jati Diri Tarbiyah-Dakwah

Pakar: Penangkapan Jurnalis Bertentangan dengan Hukum dan HAM

Pakar: Penangkapan Jurnalis Bertentangan dengan Hukum dan HAM

Sidang Kasus ‘Priok’ Dimulai

Sidang Kasus ‘Priok’ Dimulai

Tragedi Rohingya, Indonesia Diminta Maksimalkan Perannya Lewat ASEAN

Tragedi Rohingya, Indonesia Diminta Maksimalkan Perannya Lewat ASEAN

KWI Dukung PBNU Adakan Kongres Tokoh Agama Sedunia

KWI Dukung PBNU Adakan Kongres Tokoh Agama Sedunia

Baca Juga

Berita Lainnya