Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

DPR Tunggu Aksi Penegakan Hukum di Tolikara

www.aboebakarnews.co
Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi
Bagikan:

Hidayatullah.com–Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi mengatakan, DPR saat ini menunggu aksi penegakan hukum oleh aparat Kepolisian terkait insiden Tolikara, Papua, yang terjadi pada Jumat (17/07/2015) lalu.

“Segera tangkap dan proses mereka secara hukum, pengusutan tuntas aktor intelektual dibalik insiden Tolikara akan menunjukkan adanya kedaulatan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia,” kata Aboebakar, di Jakarta, Kamis (23/07/2015).

Aboebakar menambahkan, aparat jangan hanya menindak para pelaku di lapangan saja, usut tuntas siapa saja yang merencanakan, mendanai dan memberikan dukungan terhadap penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara.

Apalagi, lanjut Aboebakar, sepekan paska penyerangan jamaah shalat Id dan pembakaran masjid di Tolikara, banyak fakta yang telah terungkap. Diantaranya, adanya surat edaran pelarangan ibadah yang tersebar beberapa hari sebelum kejadian. Adanya surat pelarangan tersebut, kata Aboebakar, telah diakui dikeluarkan oleh pihak Gereja Injili Di Indonesia (GIDI). Hal ini, lanjut Aboebakar, merupakan salah satu indikasi bahwa penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis.

“Apalagi ada indikasi keterlibatan asing dalam persoalan ini sebagaimana disampaikan kepala BIN dan BNPT dalam berbagai media,” imbuh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu.

Meski demikian, Aboebakar turut mengapresiasi ketegasan Kapolri yang langsung menyebut para pelaku penyerangan dan pembakaran tersebut sebagai pelanggar konstitusi. Setidaknya, masih kata Aboebakar, ada tiga tindak pidana yang dilakukan, pertama melakukan pelarangan beribadah kepada ummat Islam, kedua melakukan penyerangan terhadap ummat Islam yang sedang shalat Id, dan ketiga adalah pembakaran rumah ibadah.

“Bahkan ada lembaga swadaya masyarakat yang mengkategorisasikan hal itu sebagai tindakan pelanggaran HAM berat,” pungkas Aboebakar.*

Rep: Anton R
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT

UAS: Pemilik Ilmu dan Kekuasaan Punya Hak-Tanggung Jawab Atasi LGBT

DPD: Jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional, NTB akan Cepat Pulih

DPD: Jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional, NTB akan Cepat Pulih

Tim Advokasi Ormas Islam: Jawaban Pemerintah di Sidang MK Mengada-ada

Tim Advokasi Ormas Islam: Jawaban Pemerintah di Sidang MK Mengada-ada

Persis: 3 Alasan Umat Harus Dukung RUU Perlindungan Ulama

Persis: 3 Alasan Umat Harus Dukung RUU Perlindungan Ulama

Survei: Masyarakat Umumnya Merasa LGBT Mengancam

Survei: Masyarakat Umumnya Merasa LGBT Mengancam

Baca Juga

Berita Lainnya