Jum'at, 22 Oktober 2021 / 16 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Dulu Saat Debat Jokowi Gampangkan E-Government, Sekarang Akan Gandeng SingTel

TEMPO
“Saat debat Capres, Jokowi menyatakan membuat program e-government itu mudah, cukup panggil programmer, dua minggu selesai, " ujar Sukamta
Bagikan:

Hidayatullah.com–Politikus Partai Keadilan Sejahera (PKS), Dr Sukamta mengkritik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk perusahaan patungan antara PT Telekomunikasi Indonesia dengan Telecommunication Limited (SingTel) untuk menggarap e-government.

“Saat debat Capres, Jokowi menyatakan membuat program e-government itu mudah, cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Tapi saat jadi presiden, Jokowi berencana membentuk perusahaan patungan antara PT Telkom dengan Singtel milik Singapura,” kata Sukamta, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (15/06/2015).

Sukamta menjelaskan, pernyataan Jokowi saat Capres seolah menyampaikan, programmers lokalnya sudah ada, jadi tidak perlu bekerja sama dengan negara lain dalam bidang e-government.

“Tapi kok sekarang mau kerjasama dengan SingTel?,” tanya Sukamta.

Sukamta mengingatkan, soal e-government mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara. Sehingga sangat rentan dan bahaya bagi Indonesia bekerja sama di bidang ini dengan negara lain.

“Potensi bocornya rahasia negara cukup besar,” tega anggota Komisi I DPR RI ini.

Dijelaskan Sukamta, UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 7 (2) menekankan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara.

“Apakah saat bekerjasama dengan asing dalam bidang e-government, keamanan negara kita terjamin?,” tanya dia.

Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menegaskan, bahwa kerja sama di bidang transaksi elektronik, pusat data (server) harus berada di wilayah Indonesia, bukan di negara asing, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 (2).

“Di era asymetric warfare, perang juga bisa terjadi dengan sistem pemerintahan atau perpolitikan sebagai sasarannya. Kerja sama e-government dengan negara asing akan memberi peluang lebih besar terjadinya perang asimetris ini,” tegasnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah Jokowi memprioritaskan penggunaan teknologi dan programmer dari dalam negeri saja.

“Kan dulu katanya cukup dua minggu selesai (bikin program e-government). Orang Indonesia banyak kok yang jadi programmer handal untuk mendevelope program e-government. Tinggal diberdayakan saja. Jadi perlu dikaji rencana kerja sama dengan SingTel,” pungkas Sukamta.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Masjid Al-Aqsha Ditutup, MUI Minta Indonesia Berinisiatif Tekan DK PBB

Masjid Al-Aqsha Ditutup, MUI Minta Indonesia Berinisiatif Tekan DK PBB

Menteri Agama: Orang Beragama Harus Radikal

Menteri Agama: Orang Beragama Harus Radikal

Warga Muhammadiyah Perlu Kaji Buku “Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin”

Warga Muhammadiyah Perlu Kaji Buku “Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin”

Aliansi Mahasiswa Indonesia di Malaysia Desak Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Aliansi Mahasiswa Indonesia di Malaysia Desak Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Soal Kementerian Zakat, Jokowi: “Kata Siapa Berubah?”

Soal Kementerian Zakat, Jokowi: “Kata Siapa Berubah?”

Baca Juga

Berita Lainnya