Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Mahfud MD: Hukum Indonesia Tidak Tegak Karena Semua Pejabatnya Korupsi

Sidang pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-5
Bagikan:

Hidayatullah.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini hukum di Indonesia tidak ditegakkan karena di lingkungan pemerintahan hampir semua pejabat-pejabatnya itu terlibat korupsi.

“Presiden Jokowi seminggu lalu mengatakan kalau dirinya kaget, ternyata di Indonesia semua lini korupsi. Mau noleh ke sana korupsi, noleh ke sini korupsi, semua korupsi. Jokowi merasa kaget saat itu. Nah, kalau sudah begitu tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan penegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Mahfud saat menjadi pembicara pada acara sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Ke-5 di Pesantren At-Tauhidiyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, Senin (08/06/2015).

Penegakkan hukum tanpa pandang bulu itu, kata Mahfud, ada dua syarat yaitu pemimpin harus berani mengambil keputusan secara cepat dan harus berani menerima resiko, kedua seorang pemimpin itu harus bersih.

“Kalau pemimpin berani tetapi tidak bersih itu bahaya sekali. Semua bisa dimakan tuh. Dan jika pemimpin bersih tetapi tidak berani sama saja tidak bisa merubah apa-apa. Itu sih komulatif untuk saat ini, antara bersih dan berani. Saya katakan pemimpin itu merah putih, merah itu berani putih itu bersih. Itu yang diperlukan,” tegas Mahfud.

Nah persoalannya sekarang, kata Mahfud, di Indonesia pelaku korupsi itu sudah saling sandera maka harus diakhiri sekarang juga. Menurutnya, ada dua cara yang bisa dilakukan dengan meniru model negara-negara Eropa Timur ketika membubarkan diri dari Uni Soviet, dan kemudian melakukan lustrasi nasional terhadap pejabat yang dianggap agen KGB dan menggantinya dengan pejabat-pejabat baru.

“Kedua dengan melakukan pemaafan nasional dengan meniru Afrika Selatan dalam menyelesaikan pegawai korupsi sebagaimana di China. Semua pejabat yang korupsi itu dimaafkan tetapi ancaman berikutnya jika korupsi lagi maka akan dihukum mati atau hukuman berat. Itu konsep rekonsiliasi dimaafkan dulu kalau melanggar lagi hukum berat,” pungkas Mahfud.*

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Guru Harus Menjadi Pendidik yang Berjiwa Haraki

Guru Harus Menjadi Pendidik yang Berjiwa Haraki

KPI Larang TV Tayangkan ‘Quick Count’

KPI Larang TV Tayangkan ‘Quick Count’

Tsunami Palu Setinggi 1,5 Meter

Tsunami Palu Setinggi 1,5 Meter

Kekerasan atas Rohingya, Majelis Buddha Indonesia: Tak Mencerminkan Perilaku Beragama

Kekerasan atas Rohingya, Majelis Buddha Indonesia: Tak Mencerminkan Perilaku Beragama

Sepanjang 2020 Lazis Riau Salurkan Zakat Rp110 miliar

Sepanjang 2020 Lazis Riau Salurkan Zakat Rp110 miliar

Baca Juga

Berita Lainnya