Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Perlindungan Jamaah Umroh Harus Dikuatkan dalam Undang-undang

fokusmesan
Biro perjalanan haji terlantarkan Jemaah Umroh di KNIA
Bagikan:

Hidayatullah.com–Penelantaraan jamaah haji dan umroh bukan persoalan baru di Indonesia. Namun, meski cukup sering terjadi dan ramai diberitakan, kasus-kasus serupa masih saja terulang.

Untuk itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah memandang perlu perbaikan regulasi terkait penyelenggaran ibadah haji dan umroh ini.

“Saat ini komisi VIII tengah menggodok RUU Pernyelenggaran Haji dan Umroh sebagai revisi bagi UU Haji no 13 Tahun 2008. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi jamaah haji dan umroh termasuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara haji khusus dan umroh bermasalah,” demikian disampaikan Ledia dalam rilisnya

Ledia mengingatkan, animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci memang tinggi dan semakin tahun semakin bertambah jumlah peminatnya. Besarnya biaya dan lamanya masa tunggu berhaji tidak menyurutkan antrian pendaftar.

“Bahkan bisa jadi dua hal ini merupakan salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah jamaah umroh Indonesia,” tambahnya.

Sayang, tingginya peminat haji dan umroh justru dijadikan sebuah kesempatan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan semata.

“Kezaliman pada jamaah haji dan umroh ini banyak ragamnya. Mulai dari mereka yang benar-benar memberangkatkan jamaah haji dan umroh tetapi dengan memberikan pelayanan buruk, memberangkatkan tapi melakukan penelantaran jamaah di Arab Saudi, hingga yang benar-benar melakukan penipuan dengan mengumpulkan uang calon jamaah tetapi tidak memberangkatkan sama sekali atau yang menjalankan praktek money game dengan berkedok arisan, MLM hingga investasi haji dan umroh,” papar Ledia seperti rilis yang diterima hidayatulah.com, Rabu (27//05/2015)

Khusus untuk ibadah umroh, Ledia mengatakan ini menyatakan perlu diberi perhatian lebih karena  di dalam Undang-undang no 13 Tahun 2008 hanya terdapat 4 pasal terkait penyelenggaraan umroh dan belum memasukkan klausul mengenai pengawasan, sanksi pidana serta ketentuan yang bisa menjelaskan bahwa penyelenggaran umroh bukan lembaga keuangan atau investasi.

“Perkembangan sebuah undang-undang memang tergantung pula pada perkembangan situasi sosial kemasyarakatan termasuk munculnya kasus atau problematika di tengah masyarakat. Maka karena maraknya persoalan penelantaran, penipuan hingga penyalahgunaan izin lembaga penyelenggara haji umroh dengan ditemukannya mereka yang melakukan praktek-praktek pengumpulan dana masyarakat secara tidak sah, memasukkan klausul-klausul pengawasan, sanksi pidana dan batasan-batasan yang jelas bagi lembaga penyelenggaran haji umroh ini adalah sebuah kebutuhan.”*

 

Rep: Niesky Abdullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Desak Polisi Buka Motif Penyerangan Terhadap Syeikh Ali Jaber

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Desak Polisi Buka Motif Penyerangan Terhadap Syeikh Ali Jaber

Sekitar 5.000 Umat Shalat Gerhana di Masjid Agung At-Tin

Sekitar 5.000 Umat Shalat Gerhana di Masjid Agung At-Tin

Meski Kabut Asap, Warga Kota Pekanbaru Tetap Takbiran Keliling

Meski Kabut Asap, Warga Kota Pekanbaru Tetap Takbiran Keliling

MUI Imbau Ormas Tunda Acara Pengumpulan Massa, Cegah Covid-19

MUI Imbau Ormas Tunda Acara Pengumpulan Massa, Cegah Covid-19

Catatan Kritis Pimpinan Gerindra Terhadap Pertemuan IMF-WB

Catatan Kritis Pimpinan Gerindra Terhadap Pertemuan IMF-WB

Baca Juga

Berita Lainnya