Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Aktivis HAM: Sebagai Sanksi Sosial, Gunakan WTS, Bukan PSK

JPNN
Jaringan prostitusi online yang ditangkap aparat
Bagikan:

Hidayatullah.com–Prostitusi online yang telah dibongkar oleh aparat kepolisian akan sulit untuk ditumpas, karena belum ada aturan pidananya.  Hal itu diungkapkan Sekretaris Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Rozaq Asyhari.

“Persoalan yang akan dihadapi oleh aparat adalah kesulitan untuk menjerat para pelaku prostitusi online ini. Karena kegiatan pelacuran seperti ini belum diatur dalam hukum kita, bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus,” jelas pegiat advokasi social tersebut.

Karenanya, Rozaq meyakini polisi akan kesulitan untuk

menjerat AA. Lebih lanjut Rozaq menjelaskan bahwa persoalan prostitusi tidak diatur dalam delik-delik kesusilaan dalam KUHP.

“Bila dilihat pada pasal 281 sampai pasal 303,  khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak ditunjukan untuk pelaku prostitusi. Karenanya mungkin polisi akhirnya melepas AA. Sedangkan germo dari AA terus diproses oleh polisi bila karena perbuatannya sudah memenuh unsur-unsur pasal 296”, papar advokat publik di PAHAM Indonesia tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Rozaq mendesak agar DPR memasukkan persoalan prostitusi dalam RUU KUHP. “Sepertinya DPR perlu memasukkan prostitusi

ini sebagai bagian dari tindak pidana. Bayangkan saja, kalo satu germo saja punya 200 an anak buah. Bila masing-masing sehari bisa menerima 3-5 lelaku hidung belang, bisa sampai seribu pelanggannya dalam sehari. Itu hanya satu jaringan saja. Tentunya ini menjadi ancaman moralitas untuk generasi muda kita, termasuk pada persoalan penularan HIV AIDS,” papar kandidat doktor FH UI tersebut.

Lebih lanjut, sebagai penetrasi dan sanksi sosial Rozaq juga mengusulkan agar istilah yang dipakai dikembalikan pada istilah lama, yaitu wanita tuna susila (WTS), bukan pekerja seks komersial. Hal ini untuk memberikan sanksi sosial untuk pelaku prostitusi.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Poster Mabes Polri cegah virus corona

Gugus Tugas: Pasien Covid-19 Sembuh Makin Meningkat, yang Terpapar Perlahan Turun

Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak

Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak

Presiden Tandatangani Perpres BPIH 2013

Presiden Tandatangani Perpres BPIH 2013

Muhammadiyah Minta Pemerintah Meningkatkan Sektor Tradable

Muhammadiyah Minta Pemerintah Meningkatkan Sektor Tradable

Komnas Anak Akan Gugat Pemerintah Soal Rokok

Komnas Anak Akan Gugat Pemerintah Soal Rokok

Baca Juga

Berita Lainnya