Jum'at, 12 Februari 2021 / 29 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

PAHAM : Hukum Mati Tak Bertentangan dengan Konstitusi, Lanjutkan Napi Lain

Bagikan:

Hidayatullah.com– Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia memberikan dukungan kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkoba, lantaran Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba.

Direktur Eksekutif PAHAM Indonesia Ahmar Ihsan berpendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Dasar konstitusionallitas sudah sangat jelas sebagaimana pasal 28J UUD 1945, dimana adanya pembatasan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada kodrat seorang manusia. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pengenaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur pada UU No. 22 tahun 1992 tentang Narkotika,” papar advokat senior dalam rilisnya pada hidayatullah.com.

Ahmar Ihsan menegaskan bahwa Putusan MK telah menyatakan ketentuan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Sebagaimana putusan MK No. 2-3/PUU-v/2007 yang menolak permohonan uji materil UU No. 22 Tahun 1997 terhadap pasal 28A Perubahan II UU D 1945. Pokok pertimbangan hukum putusan MK tersebut menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Karenanya pemerintah tak perlu ragu dengan kebijakan yang diambil,” papar pegiat HAM tersebut.

Lebih lanjut Ahmar Ihsan mendesak agar pemerintah segera mengeksekusi napi Bandar Narkoba yang lainnya. Karena mereka terbukti masih mengendalikan bisnis haram dari balik jeruji.

“Banyak nama napi yang sudah tervonis pidana mati ternyata mereka mengendalikan bisnis dari balik lapas, seperti Freddi Budiman yang sudah beberapa kali kedapatan mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji, bahkan terakhir dia bisa impor 50.000 butir ekstasi dari Belanda, pesan 800 gram shabu dari Pakistan, dan order 122 lembar narkotika berbentuk perangko (CC4) diduga dari Belgia,” pukas Direktur Eksekutif PAHAM Indonesia tersebut.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

‘Kampanye’ Dalam FTV Dinilai Akan Jadi Indikasi Kerusakan di Indonesia

‘Kampanye’ Dalam FTV Dinilai Akan Jadi Indikasi Kerusakan di Indonesia

Tayangkan Miss World, KPI Panggil RCTI

Tayangkan Miss World, KPI Panggil RCTI

MUI Kritik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

MUI Kritik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Polda Jabar Bantah Kriminalisasi Habib Rizieq

Polda Jabar Bantah Kriminalisasi Habib Rizieq

Ketum Hidayatullah: Bidang Kesehatan Harus Jadi Perhatian Serius

Ketum Hidayatullah: Bidang Kesehatan Harus Jadi Perhatian Serius

Baca Juga

Berita Lainnya