Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kementerian KPDT dan Hidayatullah Tandatangani MOU Pembangunan Daerah Tertinggal

Bagikan:

Hidayatullah.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian PDT) RI memuji peran Hidayatullah dalam pembangunan di berbagai sektor khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa.

Hal itu disampaikan Sekertaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sesmen Kementerian PDT) RI, Dr. Ir. H. Muh. Nurdin, MT, saat berkunjung ke kantor PP Hidayatullah Jl Cipinang Cempedak I No. 14 Polonia, Jakarta Timur, belum lama ini (28/04/2015).

Dalam kunjungannya itu Sesmen diterima oleh Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pengurus PP Hidayatullah diantaranya Hasan Ibrahim, Abu A’la Abdullah, Naspi Arsyad, Tasyrif Amin, Wahyu Rahman, Asih Subagyo, dan Chairil Baits. Hadir pula perwakilan pengurus PP Syabab Hidayatullah.

Nurdin berharap, peran sentral Hidayatullah sebagai elemen organisasi masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional. Hidayatullah yang memiliki jaringan luas secara nasional hingga ke desa-desa, menurut Nurdin, memiliki peran penting dalam pembangunan desa tertinggal.

Pada kesempatan tersebut Sesmen PDT Nurdin juga mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang pendampingan desa, transmigrasi, dan pembangunan daerah tertinggal.

Ia menyebutkan jumlah daerah tertinggal kini telah menyusut dari 184 menjadi 122 desa tertinggal seraya menabahkan, sekarang ada 74.000 desa yang membutuhkan pendamping desa dengan satu desa satu pendamping.

“Hidayatullah harus terus memantapkan perannya di sini apalagi kehadiran Hidayatullah telah hadir hingga pelosok nusantara dengan berbagai amal usaha seperti pondok pesantren, panti asuhan, dan pembinaan moral melalui pendidikan dan dakwah. Kerjasama yang sudah dilakukan juga perlu terus dikuatkan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PP Hidayatullah Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Muhammad Naspi Arsyad, menekankan kerjasama Hidayatullah dengan pemerintah termasuk Kementerian KPDT akan terus ditingkatkan.

Kerjasama ini, imbuh Naspi, menunjukkan bahwa saling keterhubungan (connectivity) merupakan fitrah manusia sebagai mahluk sosial dengan kesepahaman bersama dalam rangka mengembangka desa-desa di nusantara semakin maju dan bertumbuh.

“Tidak saja produktif dan bertumbuh secara ekonomi, tapi juga bersenyawa dengan spiritualitas yang terus meningkat yang juga menjadi lahan kerja di Hidayatullah di bidang dakwah pencerahan,” ujar Naspi.

Naspi mengatakan, Hidayatullah sebagai organisasi yang concern pada pengembangan sumber daya manusia dengan fokus program dakwah dan pendidikan, berkomitmen mendukung program pengentasan desa tertinggal dan saat ini telah membuka Pusat Usaha Dan Edukasi Kewirausahaan Desa (Pusekdes) di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah saat ini kita sudah membuka Pusekdes di 5 daerah di Indonesia dan secara konsisten melalukan pembinaan kewirausahaan kepada segenap warga dan masyarakat dengan dukungan KPDT,” ujar Naspi.

Kementerian KPDT dan Hidayatullah telah menandatangani nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk membuka pusat-pusat kreatifitas, kerajinan, dan kewirausahaan. MoU tersebut ditantangani pada tahun 2000 di kantor Kementerian KPDT.

Naspi menambahkan, komitmen peningkatakan kerjasama antara Kementerian KPDT dan Hidayatullah akan mendorong pihaknya untuk terus melakukan terobosan kreatif dan kerja-kerja inovatif dalam rangka membangun desa tertinggal.*

Rep: Ainuddin Chalik
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Pelarangan Sembelih Qurban di Pulomas

Pelarangan Sembelih Qurban di Pulomas

Politikus PDIP Khawatirkan Penggunaan “Syariah” dalam IISP di Madura

Politikus PDIP Khawatirkan Penggunaan “Syariah” dalam IISP di Madura

Mardani Ali Sera tentang Kerumunan Jokowi

Mardani Usulkan Jokowi Rampingkan Kabinet Biar Efektif

Zainuddin MZ: Panggung Politik Bukan Dunia Kiai

Zainuddin MZ: Panggung Politik Bukan Dunia Kiai

Pemerintah Harus Desak Pebisnis Indonesia dan BUMN Menahan Investasi di Myanmar

Pemerintah Harus Desak Pebisnis Indonesia dan BUMN Menahan Investasi di Myanmar

Baca Juga

Berita Lainnya