Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Dr Marwah Daud: Jangan Sampai Pemblokiran Media Karena Islamopobhia

tribun
Marwah Daud Ibrahim
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemblokiran sejumlah situs Islam dinilai telah merampas hak publik untuk mendapat pencerahan spiritual. Demikian disampaikan  Forum Masyarakat Pembaca Media Islam dalam diskusi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (07/04/2015).

Diskusi menghadirkan Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia KH Syuhada Bahri, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Pusat Dr Sinansari Ecip, pengamat politik Timur Tengah Ikhwanul Kiram Mashuri, dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Dr Marwah Daud Ibrahim. [Baca: Pemerintah Diminta Rehabilitasi Media Islam Yang Diblokir]

“Di balik kasus ini ada pertanyaan besar, apakah pemblokiran ini dilatari mindset Islamophobia,’’ ujar Marwah Daud Ibrahim.

Menurut pakar komunikasi ini, kasus pemblokiran ini harus digeledah lebih jauh, tidak sebatas perkara hukum.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar menjaga kedaulatan negara besar Republik Indonesia, dengan tidak mengikuti agenda asing. Termasuk kampanye terorisme dan radikalisme yang digaungkan negara asing.

Pernyataan ini bukan tanpa alasa. Menurutnya tak lama setelah runtuhnya Gedung Menara Kembar World Trade Center (WTC) 20 September 2001 , Presiden AS George W Bush sudah menggaungkan kampanye ‘war on terrorism’.

Di depan Kongres AS, Bush memberi pilihan bagi seluruh bangsa di dunia, “Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us, or you are with the terrorist.  From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.” (Setiap bangsa di setiap kawasan sekarang harus mengambil keputusan; Apakah kalian bersama kami, atau bersama terorisme yang akan dipandang Amerika Serikat sebagai rezim yang buruk)

Namun, delapan tahun kemudian dan setelah Rezim George Bush lengser, media Amerika mulai membicarakan kemungkinan pengadilan terhadap Dick Cheney. Dick Cheney adalah wakil presiden AS yang dituding merestui cara kotor CIA menangani tersangka kasus terorisme dan meminta badan intelijen itu membohongi Kongres.

Pada edisi 20 Juli 2009, Majalah Newsweek melansir berita bahwa Jaksa Agung Eric Holder telah menunjuk 10 jaksa untuk kemungkinan menyeret pejabat tinggi di era George Bush dengan tuduhan kejahatan melanggar undang-undang domestik maupun hukum internasional.

Diduga atas restu Cheney, CIA menerapkan metode brutal interogasi tersangka kasus terorisme dan pembangunan penjara Guantanamo, penangkapan tanpa dasar, penyadapan dan pengintaian yang melanggar prosedur, merencanakan pembunuhan terhadap pemimpin politik asing, serta berbohong kepada Kongres tentang data intelijen yang menjustifikasi serangan ke Iraq.*/(Nurbowo)

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Menteri Jonan Bantah Ada Pertemuan Khusus Jokowi dengan Freeport

Menteri Jonan Bantah Ada Pertemuan Khusus Jokowi dengan Freeport

Malaysia Sumbang US$1 Juta untuk Gempa Sumbar

Malaysia Sumbang US$1 Juta untuk Gempa Sumbar

Misi Pendidikan Hidayatullah Berangkat ke Meulaboh

Misi Pendidikan Hidayatullah Berangkat ke Meulaboh

Direktur GTK M: Guru RA Harus Pandai Baca Karakter Anak

Direktur GTK M: Guru RA Harus Pandai Baca Karakter Anak

Mahasiswa Indonesia Laporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri

Mahasiswa Indonesia Laporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri

Baca Juga

Berita Lainnya