Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ketua PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Jelaskan Apa Definisi Radikal?

Antara
Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr Yunahar Ilyas, MA mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan definisi radikalisme seperti apa, supaya tidak salah penilaian.

“BNPT seharusnya mendahului untuk mengadakan konferensi pers, atau pernyataan terbuka mana saja situs Islam yang menurutnya radikal dan akan diblokir. Sehingga masyarakat jelas mana situs-situs yang dimaksud radikal”, ujarnya disela-sela acara forum Discussion Group Majelis Tarjih dan PP ‘Aisyiyah tentang Pandangan Muhammadiyah terhadap perempuan,  di Gedung PP Muhammadiyah Lantai 3, Yogyakarta belum lama ini.

Pemerintah dan BNPT juga harus mengundang pengelola media atau situs-situs yang dianggap radikal, diberi pengarahan bersama ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Yunahar menjelaskan, kalau pemerintah dan BNPT kemudian tiba-tiba menutup situs-situs yang dianggap radikal tanpa ada komunikasi dan pemberitahuan, masyarakat akan menilai buruk terhadap kerja BNPT dalam penangulangan terorisme.

“Jangan hanya situs-situs yang diblokir, mungkin setelah ini majalah atau Koran umat Islam yang dianggap radikal akan ditutup,” tambahnya dikutip laman Muhammadiyah.

Yunahar Ilyas juga meminta Pemerintah jangan salah sasaran, dalam menyelesaikan masalah terorisme, khususnya persoalan ISIS.

“Umat Islam di Indonesia juga tidak setuju dengan terorisme dan kekerasan atas nama Islam, masyarakat Indonesia juga tidak sepakat dengan ISIS, maka dari itu pemerintah perlu hati-hati mengawasi persoalan ini”, ujarnya.

Guru Besar FAI UMY ini juga tidak menemukan situs-situs Islam seperti hidayatullah.com, Dakwahtuna.com, dsb itu radikal, semua memiliki penanggung jawab pengelola situs yang dapat dipercaya.

“Oleh karena itu pemerintah diminta hati-hati dan waspada jangan salah sasaran memukul rata semua situs-situs Islam itu radikal,” tutupnya.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Menag Sebut PBM 2006 Acuan Pendirian Rumah Ibadah

Menag Sebut PBM 2006 Acuan Pendirian Rumah Ibadah

Meski Belum Sempurna ,Bank Syariah harus Didukung

Meski Belum Sempurna ,Bank Syariah harus Didukung

KMIPR Desak Komnas HAM Selesaikan Penindasan Muslim Rohingya

KMIPR Desak Komnas HAM Selesaikan Penindasan Muslim Rohingya

PLN Tiga Kota di Kaltim Blackout, Awang:

PLN Tiga Kota di Kaltim Blackout, Awang:

ICMI: Tak Ada Negara yang Ramah dan Senyaman Indonesia untuk Beribadah

ICMI: Tak Ada Negara yang Ramah dan Senyaman Indonesia untuk Beribadah

Baca Juga

Berita Lainnya