Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Dirjen Bimas Islam Minta Menteri Agama Beri Perhatian Mualaf

PoL
Kantor Kementerian Agama
Bagikan:

Hidayatullah.com–Sekretaris Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam),  Prof. Dr. Muhammadiyah Amin menghimbau agar para pemeluk agama Islam yang baru (mualaf) agar diberikan pembinaan yang proporsional di bawah bimbingan Kemenag RI.

“Lakukan pembinaan mualaf dengan proporsional, yaitu harus di bawah Kemenag,” sampainya kepada hidayatullah.com,  Kamis (05/03/2015) diang di ruang kantornya di Gedung Kemenag Jakarta.

Ia juga menyatakan bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap mualaf, seharusnya tidak hanya diberikan atau diserahkan oleh ormas atau secara personal saja. Hal ini ia ungkapkan untuk menghindari ketidakpahaman untuk mualaf itu sendiri di kemudian hari.

“Agar mualaf mempunyai ilmu-ilmu agama yang mumpuni, jangan hanya diserahkan ke ormas saja,” sarannya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Menteri Lukman Hakim Saefudin untuk memberikan perhatian lebih untuk pembinaan mualaf.

Jika hal tersebut diberikan, kemungkinan mereka (mualaf) akan mengamalkan ilmu Islamnya di tengah masyarakat lainnya dengan tepat.

“Pak Menteri harus berikan perhatian lebih kepada para mualaf,” pintanya.

Sebelumnya, sebagaimana yang ia sampaikan, di Kemenag dahulu ada pembinaan mualaf. Namun, paska tahun 2011 atau 2012 “pembinaan” itu tidak ada lagi. Hilang begitu saja.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Ponpes Miftahul Huda

Santri Ponpes Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Antusias Mendapatkan Suntikan Vaksin

PusHAMI Kritik Rekomendasi Komisioner HAM PBB terkait Isu Toleransi di Indonesia

PusHAMI Kritik Rekomendasi Komisioner HAM PBB terkait Isu Toleransi di Indonesia

MUI Desak Myanmar Akui Muslim Rohingya

MUI Desak Myanmar Akui Muslim Rohingya

Aa Gym Nilai Reuni 212 Menyangkut Perasaan

Aa Gym Nilai Reuni 212 Menyangkut Perasaan

Persis Tak Permasalahkan Standardisasi Dai, Selama Tak Dipolitisasi

Persis Tak Permasalahkan Standardisasi Dai, Selama Tak Dipolitisasi

Baca Juga

Berita Lainnya