Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

PP Muhammadiyah Minta Perusahaan Air Meneral Asing Batalkan Kontrak

Bagikan:

Hidayatullah.com—‘Jihad konstitusi’ yang digaungkan PP Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa Indonesia akhirnya membuahkan hasil.

Ketua Umum MUI dan PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin mengaku bersyukur dikabulkannya permohonan Judicial Review UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi belum lama ini.

“Dengan dibatalkannya UU tersebut, kami mendesak semua pihak terkait untuk membatalkan kontrak-kontrak kerjasama perusahaan swasta asing maupun dalam negeri. Selanjutnya perusahaan tersebut harus dikuasai oleh Negara,” kata Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (23/02/2015).

Sebelum ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan Muhammadiyah terkait UU Sumber Air dan Mineral No. 7 Tahun 2004.

“Alhamdulillah, ternyata jihad kita dikabulkan oleh MK seluruhnya. Hal ini berkaitan dengan UU Sumber Air dan Mineral yang beberapa waktu lalu kita ajukan,” Din Syamsudin.

Din Syamsudin mengatakan, judicial review yang diajukan oleh Muhammadiyah dan segenap beberapa ormas atau lembaga karena dilandasi oleh kecintaannya terhadap pemerintah dan segenap rakyat bangsa Indonesia.

Dimana menurutnya UU Sumber Air dan Mineral itu seharusnya diperuntukan untuk kesejateraan rakyat, bukan justeru untuk kepentingan asing dan pihak-pihak tertentu di belakangnya.

“Seharusnya UU lebih utama memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan asing,” tambahnya.

Hal ini pun didukung oleh pembicara yang lain. Misalnya saja dari ormas Islam Al-Washliyah.

Melalui pimpinannya Risbal Haji, ia mengatakan bahwa memang sudah selayaknya pemerintah menaati keputusan yang ada. Sebab ia menilai bahwa kekayaan Sumber Mineral dan Air yang dimiliki Indonesia sejatinya adalah untuk rakyat Indonesia, bukan milik Asing.

“Mineral dan Air ini milik Indonesia, bukan milik Asing,” singkatnya tegas.

Oleh sebab itu, Muhammadiyah dan segenap ormas atau lembaga yang telah mengajukan gugatan, meminta kepada pemerintah agar menghimbau dan mentaati keputusan yang ada. Khusunya untuk perusahaan asing, dengan kontrak-kontraknya untuk segera membatalkan seluruhnya tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan UU ini.

“Semua kontrak dengan asing yang menguasai air dan mineral rakyat Indonesia agar segera dibatalkan,” himbau Din tegas yang mewakili pembicara lain.

Judicial review ini diajukan oleh beberapa ormas atau lembaga. Di antaranya selain Muhammadiyah, ada IRESS, Al-Irsyad, Al-Washliyah, dan lainnya.

Turut pula hadir dalam acara konsferensi pers, Din Syamsudin, Marwan Batubara, Saiful Bahri, Irman Putra Sidin, Risbal Haji, dan lainnya. Selain perusahaan Inggris, salah satu perusahaan asing yang mereka maksud juga adalah dari Prancis, yakni yang di bawah naungan perusaan Danone, yang memproduksi air kemasan Aqua.*

Rep: Robigusta Suryanto
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

PBNU akan “Bela” Habib Rizieq

PBNU akan “Bela” Habib Rizieq

Dua Tokoh Pejuang Perempuan Indonesia yang Jarang Disebut

Dua Tokoh Pejuang Perempuan Indonesia yang Jarang Disebut

Netralitas Penyelenggara dan Aparat Negara Titik Krusial Pilkada

Netralitas Penyelenggara dan Aparat Negara Titik Krusial Pilkada

Soal Kuliner Halal, Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga

Soal Kuliner Halal, Indonesia Tertinggal dari Negara Tetangga

Larang Acara berbau LGBT, MUI Apresiasi Tinggi Polda Bali

Larang Acara berbau LGBT, MUI Apresiasi Tinggi Polda Bali

Baca Juga

Berita Lainnya