Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Mendag: Masyarakat Harus Kontrol Implementasi Larangan Miras

ilustrasi
Bagikan:

Hidayatullah.com–Jika Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah berlaku bulan April mendatang, seharusnya tidak pemerintah saja yang mengontrol tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengontrol implementasinya.
Demikian pernyataan yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel.

“Setelah kita lakukan survei, ternyata banyak masyarakat menunggu pemberlakuan Permendag tersebut,” kata Gobel, Sabtu (31/1/2015). Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bersama Gerakan Nasional Anti Miras membahas implementasi Permendag yang melarang Miras dijual di minimarket.

Gobel menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempunyai kewajiban melindungi konsumen, yaitu masyarakat Indonesia terkait dengan kesehatan, keselamatan, serta keamanan masyarakat, baik dari produk makanan maupun minuman.

“Kebetulan saat ini yang menjadi sorotan masyrakat adalah miras (minuman keras),” ujarnya.

Menanggapi suara para pengusaha Miras yang mulai resah dengan ditetapkannya Permendag larangan penjualan Miras, Gobel menuturkan, andaikan pengusaha miras itu punya anak dan anaknya disuruh minum miras, apakah mereka mau?

“Kita tanya secara moral kepada mereka (pengusaha Miras,red), seandainya nanti mereka punya anak, lalu anak-anak mereka disuruh minum Miras apakah mereka mau? Lha kenapa justru mereka jual Miras itu kepada orang lain?” tegas Gobel.

Gobel menuturkan, jika Permendag itu sudah diberlakukan, ternyata masih saja ada minimarket yang menjual Miras, maka izinnya akan dicabut.

“Minimarket sudah tidak boleh jualan lagi. Kalau sudah menjadi keputusan besar, kita harus bersikap tegas,” ujarnya.

Menurut Gobel, pihak Kemendag akan memberikan teguran sebanyak tiga kali berturut-turut bagi minimarket yang masih kedapatan menjual miras, sebelum izinnya dicabut. Namun, jika sudah kelewat batas, sekali teguran saja Kemendag bisa saja langsung mencabut izinnya.

“Ini saja saya beri tenggang 3 bulan dari Januari hingga Maret, sudah luar biasa,” tegasnya.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

23 Ribuan LSL/Waria di Jabar, 1.500 Tempat Mangkalnya

23 Ribuan LSL/Waria di Jabar, 1.500 Tempat Mangkalnya

DPR: RI Harus Desak China Izinkan Tim Pencari Fakta Independen

DPR: RI Harus Desak China Izinkan Tim Pencari Fakta Independen

AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Menag: Umat Beragama Wajib Menolak

AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Menag: Umat Beragama Wajib Menolak

LPA Indonesia: Ada Potensi Perdagangan Anak Pasca Bencana Alam

LPA Indonesia: Ada Potensi Perdagangan Anak Pasca Bencana Alam

Pernyataan Lengkap Risma Soal Hak Asasi WTS Dolly dan Intimidasi

Pernyataan Lengkap Risma Soal Hak Asasi WTS Dolly dan Intimidasi

Baca Juga

Berita Lainnya