Ahad, 24 Januari 2021 / 10 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Anggota DPR: Belum Ada Kebijakan Konkrit Pemerintah Cegah Akses Situs Porno

Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein mengatakan sejauh ini belum ada kebijakan yang konkrit serta kuat dari Pemerintah terkait tindakan pencegahan akses situs-situs porno via internet.

“Saat ini seolah-olah negara Indonesia seperti suatu “open sky” yang bisa dimasuki informasi dari mana pun dan oleh siapa pun,” kata Elnino kepada hidayatullah.com, Sabtu (24/01/2015).

Menurut anggota Komisi yang lingkup kerjanya membidangi informasi, langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah setidaknya mengimbangi informasi negatif yang masuk dari luar yaitu dengan memandirikan bangsa di bidang teknologi informasi.

“Sebab alat-alat teknologi informasi itulah yang menjadi “tunggangan” informasi negatif dari luar,” tegasnya.

Menurut Elnino Indonesia harus bisa membangun bandwith sendiri. Saat ini, lanjutnya, kebanyakan hosting Indonesia masih bayar ke luar negeri. Jadi, tak masuk akal bayar bandwidth hanya memfasilitasi generasi muda untuk mengakses situs porno.

“Berdayakan dan kembangkan juga para content provider lokal,” imbuhnya.

Selain itu, Elnino menuturkan supaya pemerintah bisa memperbanyak dan menguatkan media-media online yang pro terhadap pengokohan karakter bangsa indonesia, yaitu karakter yang terangkum dalam Pancasila.

“Lembaga-lembaga negara (terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif.red) mesti segera mengeluarkan undang-undang baru guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi tersebut,” himbaunya.

Dalam UU yang baru itu, ujar Elnino, memuat pasal-pasal yang mewajibkan semua lembaga informasi (baik media cetak, televisi, radio, dan wabil khusus online.red) untuk mengangkat hal-hal yang bersifat produktif bagi penguatan karakter “masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, berdemokrasi dengan elegan” untuk mewujudkan keadilan.*

 

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Mensos Tetapkan 86,4 juta Penerima Bantuan Iuran BPJS

Mensos Tetapkan 86,4 juta Penerima Bantuan Iuran BPJS

Susunan Pengurus PBNU Diprotes Formatur

Susunan Pengurus PBNU Diprotes Formatur

JAT Beri Dukungan Kepada Fatwa Sesat Syiah MUI Jatim

JAT Beri Dukungan Kepada Fatwa Sesat Syiah MUI Jatim

Aa Gym Resmikan Rumah Tangguh Lombok

Aa Gym Resmikan Rumah Tangguh Lombok

Pengamat Nilai Rilis Dubes RI soal HRS Tidak Profesional

Pengamat Nilai Rilis Dubes RI soal HRS Tidak Profesional

Baca Juga

Berita Lainnya