Jum'at, 12 Februari 2021 / 29 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

KWI Tolak Hukuman Mati, Tapi Dinilai Diam Penembakan Terduga Terorisme

ilustrasi
Bagikan:

Hidayatullah.com–Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan keprihatinan atas keputusan pemerintahan Joko Widodo yang akan melakukan eksekusi mati terhadap enam terpidana kasus narkoba.

“Gereja Katolik prihatin atas sikap pemerintah Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati walaupun masih banyak publik menolak eksekusi itu,” demikian siaran pers Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Konferensi Waligereja Indonesia, Jumat (16/01/2015).

Dalam siaran pers yang dikutip Kompas disebutkan, Gereja menilai, penjahat kelas kakap sekalipun mempunyai hak untuk hidup. Negara sebagai pelindung rakyat pun harus memberikannya.

Hak untuk hidup adalah hak universal dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Gereja menganggap, penegakan hukum di Indonesia masih diliputi persoalan. Mulai dari salah tangkap, salah hukum, hukuman yang tak sebanding dengan kesalahannya dan lain-lain.

Penegakan hukum pun banyak diintervensi kepentingan politik dan mafia peradilan.

“Apakah Presiden bisa menjamin proses peradilan sampai pada akhirnya divonis mati sungguh-sungguh adil, transparan, bebas dari permainan dan berdasarkan kebenaran? Hal –hal ini harus pasti dulu karena menyangkut hidup mati manusia. Jangan sampai Negara salah dan menghukum orang yang tidak seharusnya,” demikian pandangan KWI.

Berdasarkan keprihatinan itu, gereja Katolik mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menghapus hukuman mati karena tidak memiliki dampak apa-apa untuk terwujudnya penegakan hukum yang bermartabat dan keadilan. Sebagai penggantinya, hukuman maksimal bisa diberikan berupa hukuman penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam KUH Pidana Republik Indonesia tanpa pengampunan hingga si pelaku meninggal dunia.

Sementara itu, anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jawa Timur Bahrul Ulum menilai, seharusnya KWI juga bersikap adil.

“Selama KWI tidak berkomentar atas kasus pembunuhan di luar cara-cara yang dibenarkan hukum (extra judicial killing) terhadap terduga kasus terorisme,” ujar Bahrul.

Sebelumnya, akhir Desember lalu, Presiden Jokowi sempat menemui dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Guna menanyakan pandangan hukuman mati pengedar narkoba. Rupanya kedua organisasi besar Islam Indonesia ini setuju.

”Sebab, mereka merusak tata kehidupan dan peradaban masyarakat,” ujar Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Malik Fadjar.*

 

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Setelah Corby, Presiden Beri Grasi Warga Jerman

Setelah Corby, Presiden Beri Grasi Warga Jerman

LSP MUI Akan Kembangkan Uji Kompetensi Industri Syariah dan Halal

LSP MUI Akan Kembangkan Uji Kompetensi Industri Syariah dan Halal

Lubna Sarwath, Doktor Pertama Program Ekonomi Syariah Trisakti

Lubna Sarwath, Doktor Pertama Program Ekonomi Syariah Trisakti

Kurs Rupiah Terus Melemah, DPR Minta BI Ambil Langkah Kongkret

Kurs Rupiah Terus Melemah, DPR Minta BI Ambil Langkah Kongkret

FPI Jatim Akan Ajak Elemen Masyarakat Tutup Aset Pemerintah yang Jadi Tempat Maksiat

FPI Jatim Akan Ajak Elemen Masyarakat Tutup Aset Pemerintah yang Jadi Tempat Maksiat

Baca Juga

Berita Lainnya