Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Belum Matang, Kurikulum 2013 Dinilai Syarat Unsur Politik

adadiindonesiamiliter.bs
Pakar Kelautan ITS, Profesor M Daniel M Rosyid
Bagikan:

Hidayatullah.com– Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof Dr Daniel Mohammad Rosyid menyebut Kurikulum 2013 masih belum ada kesiapan dan banyak unsur politik.

“Saya sangat setuju Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah yang menarik kembali Kurikulum 2013 dari pembelajaran yang telah berlangsung sejak 3 semester di beberapa sekolah di tanah air, karena belum adanya kesiapan yang matang dari kurikulum tersebut,” demikian tutur Daniel M Rosyid di kediamannya Selasa (09/12/2014) kemarin.

Pernyataan Daniel ini disampaikan terkait penarikan Kurikulum 2013 oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.

Menurutnya, meski Anies Baswedan membatalkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di 211.779 sekolah, tapi, kurikulum baru tersebut tetap diterapkan di 6.221 sekolah yang sudah menerapkan selama tiga semester.

Menurut Daniel, kewenangan pendidikan sudah ditanggung jawabkan oleh pemerintahan kota dan daerah, bukan lagi kewenangan pemerintahan pusat. Sementara pemerintahan pusat hanya membikin standarisasi untuk pendidikan di Indonesia kemudian dilanjutkan pada pemerintahan daerah untuk bisa menjalankan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sayangnya, pemerintah daerah belum bisa terlalu fokus dalam pendidikan dan hanya fokus dalam infrastruktur pendidikan saja. Ini semua membuat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah seolah-olah mengambil alih semua program-program yang ada di daerah dan di kerjakan semua oleh pemerintahan pusat.

“Di dalam Kurikulum 2013 ini juga masih banyak permainan politik, mungkin itu untuk kepentingan partai atau yang lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, itu terlihat dari banyaknya tender buku yang jumlah milyaran rupiah. Di sini bias terjadi permainan kapitalis yang mempunyai dana untuk bisa merenggut pendidikan di Indonesia dan ujungnya menjadikan momok para wali murid Indonesia sebagai mangsanya, khusnya konsumen buku.

Karena itu ia menghimbau pemerintahan baru harus bisa memberikan pendidikan yang baik bagi bangsa Indonesia dan membuat standardisasi pendidikan dan memperbaiki SDM para guru dalam hal memberikan pelajaran yang baik bagi murid.

“Yang belum bisa bisa di lakukan sejak dulu adalah membina para guru, kurikulum sudah ada, infrastruktur sudah ada, tinggal gurunya saja yang perlu di benahi lagi,” ungkapnya.

Daniel juga mengatakan di dalam kepemerintahan ini harus segera di bentuk dewan guru dan kelompok orangtua wali murid agar semua elemen guru dan para wali murid juga bisa faham akan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.*/Khuluq

K

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

SE “Hate Speech” Dinilai Potensial Menyasar Khotib dan Media Online

SE “Hate Speech” Dinilai Potensial Menyasar Khotib dan Media Online

Muhammadiyah Dorong Penyelidikan Kasus Penembakan 6 Anggota FPI

Muhammadiyah Dorong Penyelidikan Kasus Penembakan 6 Anggota FPI

PBNU: Miras Oplosan Marak Akibat Hukum Tak Tegas

PBNU: Miras Oplosan Marak Akibat Hukum Tak Tegas

Hadapi Akhir Zaman, Muslim Harus Berkepribadian Emas dan Lebah

Hadapi Akhir Zaman, Muslim Harus Berkepribadian Emas dan Lebah

Ulama Sumut Tangisi Masjid Yang Dibongkar

Ulama Sumut Tangisi Masjid Yang Dibongkar

Baca Juga

Berita Lainnya