Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Soal Penghapusan UU Penodaan Agama, Jokowi Harus Tolak Intervensi Asing

HRW
Sebelumnya Amnesty International mendesak pemerintahan Joko Widodo menghapus Undang-Undang Penodaan Agama
Bagikan:

Hidayatullah.com—Rencana pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang sedang menyiapkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama sekaligus siap mencabut Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mendapat tanggapan anggota Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM), Maneger Nasution.

Menurut Maneger, sebaiknya pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla menolak intervensi dari pihak manapun apalagi dari pihak asing.

“Ini saatnya Jokowi menyamakan kata dan laku dalam mengamalkan “Trisakti”-nya Bung Karno. Disamping berkemandirian dan berkebudayaan juga berdaulat,” demikian rilisnya disampaikan pada hidayatullah.com, Senin (24/11/2014).

“Jokowi-JK harus mengatakan tidak pada intervensi asing, Jokowi juga harus menghargai Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah memutuskan posisi UU PNPS itu,” demikian tulisnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Machasin mengatakan beberapa poin yang tertera dalam UU atau Penodaan Agama mesti dicabut maupun direvisi.

“Sebagaimana diputuskan MK (Mahkamah Konstitusi), pencabutan atau revisi atas UU tersebut itu akan dibuat jika sudah ada penggantinya,” Machasin dikutip Republika Online (ROL), Ahad (23/11/2014).

Hari Jumat, lembaga Amnesty International (AI) yang berfokus pada isu HAM dan kebebasan beragama, mendesak pemerintahan Joko Widodo menghapus Undang-Undang Penodaan Agama.

“Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia menantang hukum dan standar-standar hukum internasional,” ujar Direktur Riset Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International Rupert Abbott, dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).*

 

Rep: Anton R
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Terkait Tulisan Taqrib Sunni-Syiah, ANNAS Datangi Kantor Republika

Terkait Tulisan Taqrib Sunni-Syiah, ANNAS Datangi Kantor Republika

Penghinaan terhadap Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi: Sabar!

Penghinaan terhadap Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi: Sabar!

Habib Rizieq: Penyerangan Hermansyah Tidak Bisa Dilepaskan dari Kesaksiannya

Habib Rizieq: Penyerangan Hermansyah Tidak Bisa Dilepaskan dari Kesaksiannya

Anies Melepas Saham Bir

PKS Minta Pimpinan DPRD Segera Merespon Surat Anies Baswedan untuk Melepas Saham Bir

Usai Pertemuan Tertutup, Wapres JK Antar Raja Salman Bertolak ke Brunei

Usai Pertemuan Tertutup, Wapres JK Antar Raja Salman Bertolak ke Brunei

Baca Juga

Berita Lainnya