Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ide Pengosongan Kolom Agama Oleh Mendagri Setelah Bertemu Ahmadiyah, Bahai dan Syiah

iberita
Mendagri Tjahyo Kumolo
Bagikan:

Hidayatullah.com—Ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP) yang membolehkan tidak mengisi kolom agama di KTP setelah bertemu kelompok Syiah, Ahmadiyah dan Baha’i serta kelompok minoritas lain.

Kelompok ini datang ke Menteri Dalam Negeri dari Partai Demokrari Indonesia (PDI) Perjuangan itu untuk meminta hal.

Mereka mempersoalkan khususnya mengenai Pergub Perbub atau Perwalkot yang merupakan turunan dari SKB Menteri tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ibadah maupun tentang Ahmadiyah yang mereka klaim pemicu tindakan diskriminasi.

“Perwakilan GKIY, HKBP Filadelfia, Syiah, Bahai, Ahmadiyah, Pengayat, Sunda Wiwitan pada siang tadi mengunjungi Mendagri untuk mengadukan hal tersebut,” kata Eks Timsus FPDIP DPR 2009-2014 untuk Hak Minoritas, Eva Kusuma Sundari dalam pernyataannya, sebelum ini.

Dari situlah muncul bolehnya mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduruk (KTP).

Menurut Mendagri, undang-undang Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tapi agama lain di luar keenam agama itu tetap perlu diperjuangkan. Sebab keyakinan seseorang adalah hak asasi manusia.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan kepada wartawan, kolom agama di KTP bisa dikongsongkan, jika warga menganut kepercayaan diluar enam agama yang diakui.

“Sepanjang agama dan keyakinan itu tidak menyesatkan, tidak mengganggu, dan akidahnya jelas, perlu diperjuangkan”, ujarnya. Mendagri juga menegaskan, Indonesia bukan negara agama.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

BUMN Watch: Waspadai IPO Jadi Modus Korupsi

BUMN Watch: Waspadai IPO Jadi Modus Korupsi

KPAI Himbau Sekolah di Bali Tidak Buat Peraturan Bersifat Otonomi

KPAI Himbau Sekolah di Bali Tidak Buat Peraturan Bersifat Otonomi

SBY Membantah telah Berkemas-kemas

SBY Membantah telah Berkemas-kemas

OC KUII Tak Ingin Pancasila Ditarik Menuju Liberal dan Sekuler

OC KUII Tak Ingin Pancasila Ditarik Menuju Liberal dan Sekuler

PBNU Dukung Rencana Redistribusi Aset Pemerintah

PBNU Dukung Rencana Redistribusi Aset Pemerintah

Baca Juga

Berita Lainnya