Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tahapan Sertifikasi Halal pada UU Jaminan Produk Halal Dinilai Tidak Praktis

Bagikan:

Hidayatullah.com–Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) baru saja disahkan DPR RI dalam sidang paripurna Kamis (25/9/2014) lalu dinilai sebagai bentuk anomali terhadap sistem pemerintahan modern.

Ubaydillah AN, pengamat syariah dan penulis beberapa buku bisnis Islam mengatakan dalam UU JPH pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan eksekutor dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Padahal sehahrusnya  salah satu prasyaratnya adalah adanya pemisahan yang tegas antara fasilitator, regulator, dan eksekutor.

“Dalam UU JPH, pemerintah merangkap ketiga fungsi tersebut sekaligus, baik sebagai fasilitator, regulator serta sebagai eksekutor,” kata Ubaydillah belum lama ini.

Ubaydillah juga mengkritisi  tahapan sertifikasi halal yang tertuang dalam UU JPH.

“Proses sertifikasi halal sangat berbelit karena harus melalui 10 (sepuluh) tahapan. Hal ini bertentangan dengan konsep debirokratisasi, di mana semua urusan administrasi pemerintahan seharusnya lebih mudah dan praktis,” jelas Ubaydillah.*

Rep: Ibnu Syafaat
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Mendiknas: Sekolah Tolak Hormat Bendera Tidak Ditutup

Mendiknas: Sekolah Tolak Hormat Bendera Tidak Ditutup

Haedar: Kunci Revolusi Mental Teladan Para Elit Negara

Haedar: Kunci Revolusi Mental Teladan Para Elit Negara

PKS Jakarta Dukung Keputusan DPP Berhentikan Fahri Hamzah

PKS Jakarta Dukung Keputusan DPP Berhentikan Fahri Hamzah

“Salon Kambing” Banyumas Laris Jelang Idul Adha

“Salon Kambing” Banyumas Laris Jelang Idul Adha

Kecam Syariat Islam di Aceh, Aktivis Perempuan Dinilai Ingin Cari Simpati Barat

Kecam Syariat Islam di Aceh, Aktivis Perempuan Dinilai Ingin Cari Simpati Barat

Baca Juga

Berita Lainnya