Ahad, 28 Maret 2021 / 15 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tiga Ribu Warga Jakarta Tolak Ahok jadi Gubernur DKI

hidayatullah.com/Skr
Massa FPI menolak Gubernur Ahok
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sebanyak tiga ribuan warga Jakarta menggelar aksi turun jalan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. Aksi digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Jl Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/09/2014).

Aksi bermula dari markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan. Ribuan massa lalu berkonvoi menuju Kebon Sirih. Massa yang terdiri dari sejumlah ormas Islam tersebut tiba di depan gedung DPRD sekitar pukul 11.08 Wib.

Dalam aksi tersebut, massa yang dominan dari FPI menyampaikan aspirasinya dengan tegas.

“Umat Islam Jakarta tidak butuh Ahok yang bacotnya busuk,” demikian bunyi poster-poster yang mereka usung.

Ada juga poster yang bertuliskan, “Hei Ahok jaga bacot Lu!!!”

Setibanya di depan gedung DPRD, peserta konvoi disambut massa Forum Betawi Bersatu (FBB).

Dalam orasinya, salah seorang orator mengatakan bahwa di antara alasan penolakan Ahok karena Wagub DKI ini dinilai tidak santun.

Ada beberapa alasan menolak Ahok. Ahok pernah mengatakan bahwa ‘nanti pajak akan dinaikkan. Kalau ada yang nggak mau bayar pajak keluar dari Jakarta’. Emangnya Jakarta punya Ahok? Ahok bukan kelahiran Jakarta,” ujarnya berapi-api.

Massa juga meminta para anggota DPRD DKI untuk tidak melantik Ahok jadi Gubernur Jakarta.

Pantauan hidayatullah.com di lokasi, para personel Satpol PP berjaga-jaga di dalam pagar gedung DPRD. Namun kemudian polisi tampak menggantikan posisi Satpol PP menjaga gedung wakil rakyat tersebut.

Sekitar pukul 11.57 Wib seorang anggota FPI mengumandangkan azan Zhuhur dari atas mobil komando.

Menurut salah seorang orator, perwakilan massa sudah diterima perwakilan dewan di gedung DPRD DKI.*

Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Politisi PKS: Agama Berkedudukan Tinggi di Mata Undang-undang

Politisi PKS: Agama Berkedudukan Tinggi di Mata Undang-undang

Ketua Umum Muhammadiyah Menyoal Otoritas MK

Ketua Umum Muhammadiyah Menyoal Otoritas MK

Sosialisasi Ajaran Syiah dengan Bagi-bagi Buku Gratis

Sosialisasi Ajaran Syiah dengan Bagi-bagi Buku Gratis

PPP: Diperlukan Peraturan Lebih Besar untuk Cegah Dampak Miras

PPP: Diperlukan Peraturan Lebih Besar untuk Cegah Dampak Miras

Sarana Meningkatkan Potensi Wanita  Tak Hanya Miss Word

Sarana Meningkatkan Potensi Wanita Tak Hanya Miss Word

Baca Juga

Berita Lainnya