Selasa, 26 Oktober 2021 / 19 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Menag: Jangankan Pernikahan yang Sakral, Pindah Rumah Saja Pakai Ritual Agama

hidayatullah.com/riri
“Kelompok Tolak Pernikahan Beda Agama” dan elemen masyarakat diterima Menag di Kantor Kementerian Agama
Bagikan:

Hidayatullah.com–Semua aspek kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian, tidak terlepas dari ritual agama. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan.

“Jangankan pernikahan yang sakral, wong pindah rumah saja ada yang pakai ritual. Semua aspek kehidupan kita sejak lahir sampai meninggal penuh dengan religiusitas,”jelas Menteri Agama (Menag) , Lukman Hakim Saifuddin saat menerima kunjungan Yayasan Anak Bangsa Mandiri dan Berdaya, pimpinan Fahira Idris di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Jumat (12/09) kemarin.

“Sejauh yang saya ketahui, tidak hanya Islam, saya sudah bertanya kepada beberapa tokoh, pastur, pendeta, agamawan Hindu dan Buddha, semua mengatakan bahwa pernikahan itu adalah peristiwa sakral yang tidak bisa dipisah dari konteks agama,” katanya ketika ditemui seusai shalat Jum’at.

Pernyataan Menag ini merupakan hasil diskusinya dengan Fahira Idris yang juga Pengurus MUI Pusat Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Fahira datang bersama beberapa ormas Islam dan para akademisi yang tergabung dalam “Kelompok Tolak Pernikahan Beda Agama” yang datang untuk menemui Menag Lukman Hakim Saifuddin menanggapi  gugatan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terhadap pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan tahun 1974.

Menurut Lukman Hakim, masing-masing agama di Indonesia memiliki tata caranya dalam mengatur tiap fase kehidupan, termasuk perkawinan.

Menurut Lukman, semua tokoh lintas agama,  sepakat, pernikahan disebut sah jika pasangan memiliki agama sejenis. Oleh sebab itu, sebagai Menteri Agama, Lukman meminta para penggugat menjadikan fatwa pemuka agama masing-masing sebagai rujukan.

“Jadi sebenarnya, berpulang kepada masing-masing agama. Bagaimana hukum agama itu mengatur perkawinan. Silakan tanya ke MUI, tanya ke PGI, KWI, Walubi dan lainnya,”ucapnya.

Ikut dalam pertemuan itu,  beberapa elemen masyarakat termasuk Indonesia Tanpa JIL (ITJ), Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, Gerakan Nasional Anti Minuman Keras (GeNAM), beberapa pakar hukum Islam dan alumni Fakultas Hukum UI. Mereka semua menyatakan penolakan atas gugatan UU Perkawinan tersebut.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

LPOI Dibentuk untuk Menanggulangi Ormas Radikal

LPOI Dibentuk untuk Menanggulangi Ormas Radikal

PTI Harus Berbenah Memenuhi Harapan Masyarakat

PTI Harus Berbenah Memenuhi Harapan Masyarakat

Wakil Presiden Buka Kongres Umat Islam ke-7

Wakil Presiden Buka Kongres Umat Islam ke-7

Sukmawati Minta Maaf, Proses Hukum Diharapkan Lanjut

Sukmawati Minta Maaf, Proses Hukum Diharapkan Lanjut

DPR Setujui Revisi UU MD3, Dahnil Sampaikan Kritikan

DPR Setujui Revisi UU MD3, Dahnil Sampaikan Kritikan

Baca Juga

Berita Lainnya