Senin, 5 Juli 2021 / 25 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Kritik Muslimah HTI atas Pelarangan Kerudung Siswi SD di Papua

Papuapos.com
Fabila, seorang siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri Entrop, Papua yang pernah tidak diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas
Bagikan:

Hidayatullah.com—Kasus pelarangan kerudung  siswi SD Negeri Entrop di Jayapura Papua dinilai  sebagai tindakan diskriminatif terhadap siswa Muslim.

Tindakan  serupa yang terus  berulang terjadi di lembaga pendidikan Indonesia –terutama  di daerah di mana  Muslim bukan mayoritas— dinilai karena  kurangnya pengawasan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan jurubicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), Iffah Ainur Rochmah.

“Berulangnya pelanggaran terhadap hak Muslim untuk beribadah dan pembangkangan terhadap regulasi  yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini patut diwaspadai. Apalagi dilakukan oleh pimpinan sekolah milik pemerintah atau lembaga negara lainnya. Lalu dimana letak toleransi?” demikian disampaikan Iffah Ainur Rochmah dalam rilisnya Senin (01/09/2014) pagi.

Menurutnya, bila konsisten pada penegakan HAM dan perwujudan toleransi,  di negara demokrasi  semestinya tidak ada larangan tersebut.

Namun anehnya, menurut Rochmah, para pejuang HAM dan aktifis perempuan dan demokrasi tidak banyak bersuara terhadap berbagai kasus pelarangan hak berkerudung baik di sekolah maupun di berbagai lembaga pemerintah.

Berbeda dengan lantangnya mereka menyuarakan kebebasan, toleransi lain misalnya hak memakai rok mini, aliran sesat dan pembangunan rumah ibadah non Muslim.

“Ini membuktikan bahwa demokrasi  dan seruan penegakan HAM dan toleransi hanya untuk memuluskan kebatilan dan memfasilitasi pelaku kemaksiatan. Demokrasi absen dan mandul membela kepentingan Muslim, apalagi kepentingan Islam.”

Sebelum ini,  Fabila, seorang siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri Entrop, Papua tidak diizinkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Ia diancam akan dikeluarkan dari sekolah negeri tersebut. Berdasarkan laporan laman Papuapos.com, Fabila sempat diusir  pada Senin (18/08/2014) pagi.

Sementara itu, Pemerintah Kota melalui Wakil Walikota Jayapura  Dr H Nur Alam SE, M.Si mengungkapkan di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja, jika ada sekolah Negeri yang mempunyai kebijakan seperti itu (mengusir, red), maka hal tersebut jelas-jelas keliru.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Sempat Ditolak di Manado, Dialog Fahri Hamzah Tetap Berlangsung Hangat

Sempat Ditolak di Manado, Dialog Fahri Hamzah Tetap Berlangsung Hangat

Narapidana Kasus Korupsi Minim Ikut Pesantren Ramadhan

Narapidana Kasus Korupsi Minim Ikut Pesantren Ramadhan

‘Israel’ Terus Rampas Rumah-rumah Warga Palestina, HNW: Menlu Mendesak PBB dan OKI Ambil Sikap

‘Israel’ Terus Rampas Rumah-rumah Warga Palestina, HNW: Menlu Mendesak PBB dan OKI Ambil Sikap

Menteri Sosial: Tinggal 33 dari 160 Lokalisasi Belum Ditutup

Menteri Sosial: Tinggal 33 dari 160 Lokalisasi Belum Ditutup

Pemuda Pancasila Dukung Tabligh Akbar Garut

Pemuda Pancasila Dukung Tabligh Akbar Garut

Baca Juga

Berita Lainnya