Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Saat Media jadi Partisan, Masih Perlukah Netralitas? (1)

Abdus Syakur/Hidayatullah.com
Sebuah media asing meliput suasana pencoblosan pada Pilpres 2014 di Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemilihan umum (Pemilu) adalah wadah rakyat menentukan para pemimpin negara. Para kandidat pun bertarung meraup simpati dan suara. Namun, pemandangan bikin mengenas terhidang pada pilpres 2014. Lantaran media-media massa mayoritas bersikap bias.

Sebagian media pro Prabowo-Hatta, sebagian lain mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Dampaknya buruk, mutu jurnalistik Indonesia jadi terpuruk. Fungsi pers sebagai pencerah masyarakat, malah bikin sesat.

Kenyataan ini diakui oleh banyak pihak di kalangan pers. Herry Mohammad misalnya, wartawan senior ini mencap hampir semua media sudah jadi partisan dan simpatisan kedua kandidat. Wartawan senior lainnya, Amran Nasution menyebut media-media di Indonesia sudah jadi juru kampanye. Lebih jauh lagi Sirikit Syah, Pendiri dan Direktur Media Watch Surabaya ini bahkan menilai fenomena tersebut sebagai suatu ‘kegilaan’.

Lantas demikian, masih diperlukankah netralitas media massa di tengah ketidakstabilan pers Tanah Air saat ini?

“Media harus tetap netral. Ya netral itu jalan terbaik,” tegas Herry Mohammad. saat dihubungi hidayatullah.com dalam suatu perjalanannya di Jakarta, Selasa (15/07/2014).

Justru saat ini,  tambahnya, netralitas itu yang harus dijaga, termasuk oleh media massa.

Setali tiga uang dengan Herry, Sirikit Syah juga menilai netralitas media masih diperlukan. Sebab masyarakat membutuhkan media yang netral dan dipercaya.

“Tentu saja masih diperlukan media yang netral, yang obyektif, yang dapat dipercaya. Pers ibarat pelita bagi rakyat yang dalam kegelapan, ketidaktahuan,” ujarnya dari Surabaya, Jawa Timur, kepada media ini melalui pesan seluler, Selasa siang.

Sementara Amran berpendapat, yang terpenting bagi sebuah media adalah sikap obyektif dalam pemberitaannya.

Capres Prabowo Subianto dikerumuni para wartawan dan massa pendukungnya di Jakarta (19/5/2014). [Foto: Syakur]

Capres Prabowo Subianto dikerumuni para wartawan dan massa pendukungnya di Jakarta (19/5/2014). [Foto: Syakur]

Terang-terangan dan Pura-pura

Saat ditanya media mana saja yang bersikap tidak netral terkait pilpres 2014, Herry, Amran, dan Sirikit punya pandangan sama. Ketiganya sependapat, kebanyakan media mainstream telah menjadi partisan, dengan bersikap seronok dan terkesan vulgar dalam mendukung para kandidat.

Tempo, ya, mungkin sudah memposisikan seperti itu ya. Tapi bukan cuma Tempo. Kalau kita lihat ANTV dan TV One, kelompok MNC, hampir semua sudah. Kompas begitu pula. Tapi kan Kompas relatif lebih halus,” ungkap Herry.

Cuma, tambahnya, yang berbeda adalah cara setiap media menyampaikan keberpihakannya. Dia mengaku tidak melihat ke satu media, tapi semuanya.

“Ada yang main halus, ada yang tidak,” ujarnya.

Ia pun menilai, media simpatisan capres saat ini bukan hanya dari kalangan mainstream. Tapi juga media non-mainstream.

“Wong yang tidak mainstream (juga) sudah jadi simpatisan (capres). Media-media Islam juga lebih vulgar malah,” ungkapnya.

Sementara kata Sirikit, “Saya amati hampir semua media tidak netral, ada yang terang-terangan seperti Metro TV, TV One, Jakarta Post. Ada juga yang pura-pura netral tapi pilihan berita dan artikel opininya sangat bias, seperti Tempo, Kompas, Jawa Pos, bahkan detik.com.”

Seiring, Amran juga menyebut sebagian besar nama-nama media di atas. “Metro TV dukung Jokowi, TV One dukung Prabowo. TV One kalau (memberitakan) tentang Jokowi seperti Kompas memberitakan Prabowo, pasti menyerang,” ulasnya.*/bersambung Boleh Tidak Netral, Asal..

Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Sejumlah Ormas Islam Juga Ajukan Gugatan, Yakin MK Batalkan Perppu Ormas

Sejumlah Ormas Islam Juga Ajukan Gugatan, Yakin MK Batalkan Perppu Ormas

Rakyat Miskin Tak Berdaya, PT Ciptakan Wirausaha

Rakyat Miskin Tak Berdaya, PT Ciptakan Wirausaha

Aksi Damai Umat Islam Bubarkan Ahmadiyah

Aksi Damai Umat Islam Bubarkan Ahmadiyah

Krisis Rohingya, Presiden Jokowi Diminta Bersikap Tegas kepada Myanmar

Krisis Rohingya, Presiden Jokowi Diminta Bersikap Tegas kepada Myanmar

Menag Berupaya Tidak Naikkan BPIH

Menag Berupaya Tidak Naikkan BPIH

Baca Juga

Berita Lainnya