Rabu, 19 Januari 2022 / 15 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

KPI Larang TV Tayangkan ‘Quick Count’

Pengurus KPI Pusat
Bagikan:

Hidayatullah.com—Akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta semua lembaga penyiaran, radio maupun televisi (TV) untuk menghentikan siaran hitung cepat (quick count) dan real count.

“Penayangan informasi quick count secara terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif,” kata Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dalam konferensi pers di kantor KPI Pusat, di Jakarta, Jumat (11/07/2014) dikutip Antara.

Menurut Ketua KPI itu, penayangan quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya.

Sementara untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.

KPI mengingatkan, bahwa lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi.

Karena itu, KPI menilai, lembaga penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi.

“Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden ini telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung ini baru diumumkan oleh KPU pada 22 Juli mendatang,” tegas Judhariksawan.

Oleh karena itu, kata Judhariksawan, KPI meminta seluruh lembaga penyiaran harus  menghentikan siaran quick count, real count,  klaim kemenangan dan ucapan selamat secara sepihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sampai tanggal 22 Juli 2014.

“KPI juga meminta lembaga penyiaran turut membantu KPU agar dapat bekerja dengan tenang menyelesaikan tugasnya menyelesaikan semua proses pemilu,” ujar Ketua KPI Judhariksawan.

KPI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Karena itu, kata Judhariksawan, lembaga penyiaran tidak boleh menyampaikan muatan siaran yang mengarah pada adu domba, merusak integritas berbangsa dan bernegara, serta  cenderung membela kepentingan golongan dan kelompok tertentu.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Lion Air Jatuh Angkut 189 Orang, termasuk 20 Pegawai Kemenkeu

Lion Air Jatuh Angkut 189 Orang, termasuk 20 Pegawai Kemenkeu

M Jazir ASP: Ada Skenario Intelijen Asing dalam Kasus Bom Bali

M Jazir ASP: Ada Skenario Intelijen Asing dalam Kasus Bom Bali

Boikot Channel Televisi yang Bandel

Boikot Channel Televisi yang Bandel

Program Sertifikasi Guru Dinilai Belum Berjalan Efektif

Program Sertifikasi Guru Dinilai Belum Berjalan Efektif

Aa Gym Sarankan Kemenag Evaluasi Kebijakan ‘Muballigh Direkomendasikan’

Aa Gym Sarankan Kemenag Evaluasi Kebijakan ‘Muballigh Direkomendasikan’

Baca Juga

Berita Lainnya