Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Hapus Perda Syariah, PDI dinilai makin Tak Aspiratif pada Islam

kompas.com
Pembela lokalisasi yang mengeksploitasi wanita juga bersandar pada HAM
Bagikan:

Hidayatullah.com—Pernyataan Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan yang mengaku berencana akan menghapus Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Islam dinilai makin menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan makin tidak aspiratif pada umat Islam.

“Pernyataan itu hanya semakin menunjukkan bahwa PDI-P tidak ada i’tikad baik mendekati umat Islam, “ demikian disampaikan Bahrul Ulum, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jawa Timur kepada hidayatuallah.com, Kamis, (05/06/2014).

Bahrul mengingatkan, selama ini umat Islam berasumsi bahwa PDI-P sebagai partai yang dinilai kurang tegas dan kurang peka dalam memberantas penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan.

“Contohnya penutupan Dolly yang menolak justru PDI-P,” tambah Bahrul. Jika memunculkan wacana seperti ini, masyarakat akan semakin yakin PDI memang tidak aspiratif pada umat Islam

Sebelumnya, Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP,  sempat mengatakan, jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menang akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam, kecuali  Aceh.

“Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus,” kata Trimedya, kepada Republika Online, Rabu (04/06/2014) di Kantor PDI-P Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurutnya, selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan.*

 

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

MK sebut Wajar Presiden Imbau Polri/TNI Sosialisasikan Program Pemerintah

MK sebut Wajar Presiden Imbau Polri/TNI Sosialisasikan Program Pemerintah

Pimpinan Komisi X Tolak Wacana Impor Rektor

Pimpinan Komisi X Tolak Wacana Impor Rektor

Kebijakan Impor Beras, Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi

Kebijakan Impor Beras, Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi

Pengurusan Jenazah Korban Covid-19 Harus Sesuai Syariah dan Protokol Medis

Pengurusan Jenazah Korban Covid-19 Harus Sesuai Syariah dan Protokol Medis

Baca Juga

Berita Lainnya