Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Jokowi dan Megawati Dinilai Beda jauh dengan Soekarno

Tribunews
Bagikan:

Hidayatullah.com—Kunjungan Megawati, Puan Maharani dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang menemui Duta Besar (Dubes) negara asing menjelang pemilihan presiden (Pilres) masih menyisahkan banyak pertanyaan.

Megawati dan Jokowi, dinilai tidak seperti Soekarno yang dikenal tegas dan tidak mau didekte pihak asing.

“Sikap Jokowi ini menunjukkan ketidakmatangan dan ketidakarifan politik yang seolah meminta dukungan asing dalam Pilpres 2014,” demikian salah satu pernyataan Fahmi Salim, MS, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) pada hidayatullah.com.

“Ini bertolak belakang dengan kearifan Proklamator Kemerdekaan Bung Karno yang tegas menolak campur-tangan asing di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena kunjungan Jokowi pada Dubes-dubes asing seperti Amerika Serikat (AS), Inggris termasuk Vatikan jelas bukan hal biasa.

Jika alasan menemui mereka untuk belajar wawasan internasional sungguh sangat simplisistis, karena belajar wawasan bisa langsung mengundang instruktur atau diplomat-diplomat ulung RI di Kemenlu, pakar hukum internasional, bukan dengan basa-basi belajar menemui Dubes asing.

“Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia terjadi seorang Capres usungan Parpol yang menjadi blunder karena dengan aksinya itu telah mencederai nasionalisme Indonesia dan prinsip bebas aktif.”

Lagi pula,  sungguh tidak normal seorang capres membuka komunikasi dengan dunia internasional dengan mengunjungi Dubes-dubes negara asing bukan di Kantor Kedubes, tapi di rumah seorang pengusaha.

Seperti diketahui, hari Senin (14/04/2014) malam, Jokowi bersama Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDI-P mengadakan pertemuan di rumah pengusaha Jacob Soetoyo di Jalan Sicron, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Di sana Jokowi dan Megawati bertemu para dubes negara asing untuk Indonesia, antara lain Dubes Turki, Amerika Serikat, Peru, Meksiko, Norwegia, dan Inggris.

Akibat pertemuan ini muncul banyak tudingan Jokowi sebagai pro-asing. Lebih buruk lagi, publik bertanya-tanya, ada perjanjian apa antara Jokowi dan para duta besar itu? Apalagi keterlibatan Jacob Soetoyo yang sampai tahun 2005 dikenal sebagai Dewan Pengawas lembaga think-tank Center of Strategies and International Studies (CSIS) yang di era 70-90 kiprah dan sepak terjangnya masih menyisahkan trauma buruk bagi umat Islam di Indonesia.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Indonesia Terindikasi Tak Berdaulat Pangan jika Impor Beras

Indonesia Terindikasi Tak Berdaulat Pangan jika Impor Beras

Saksi Terdakwa kasus Pelatihan di Aceh Beratkan Haris

Saksi Terdakwa kasus Pelatihan di Aceh Beratkan Haris

Tak Sukses Rayakan Asyuro, Jalaluddin Rakhmat akan Lapor Komnas HAM Hari Senin

Tak Sukses Rayakan Asyuro, Jalaluddin Rakhmat akan Lapor Komnas HAM Hari Senin

Basrief Arief Ditunjuk Jadi Jaksa Agung

Basrief Arief Ditunjuk Jadi Jaksa Agung

DSN-MUI dan Asosiasi Dorong Revisi POJK Perkuat Regulasi Fintek Syariah

DSN-MUI dan Asosiasi Dorong Revisi POJK Perkuat Regulasi Fintek Syariah

Baca Juga

Berita Lainnya