Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

KH Cholil Ridwan : Kita Menjadi “Muslim Dzimmi” di Indonesia

hidayatullah.com/Muh. Abdus Syakur
Mantan Ketua MUI Pusat, KH Cholil Ridwan
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pendiri Pengajian Politik Islam (PPI), KH Cholil Ridwan menyatakan bahwa saat ini kaum Muslim Indonesia menjadi “Muslim Dzimmi”.

“Kalau dulu ada istilah kafir dzimmi. Yaitu orang-orang kafir yang dilindungi umat Islam dan bebas menjalankan ibadahnya dengan membayar kewajiban tertentu, maka kini ada –mengutip ungkapan tokoh FPI, Munarman, sebagai Muslim Dzimmi. Di mana umat Islam wajib membayar pajak dan lain-lain tapi tidak bebas menjalankan agamanya.  Contohnya jilbab Polwan yang dilarang Kapolri,” terangnya di hadapan ribuan jamaah yang memadati Masjid Al Azhar pada Ahad 30 Maret 2014.

Cholil menjelaskan bahwa beberapa polisi wanita menangis dan mengadu kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena pelarangan jilbab ini.

“Bahkan kini ada perwira wanita AU yang mengundurkan diri karena mempertahankan jilbabnya”ungkap Ketua MUI Pusat ini.
Menurutnya,  ini menjelaskan bahwa hal seperti ini mirip zaman Belanda. Di mana umat Islam dibebaskan untuk membentuk majelis taklim, majelis dzikir dan semacamnya, tapi urusan politik dihambat.

“Tapi kalau umat Islam bergerak di politik, maka dilarang,”terangnya dengan semangat.

Tapi biasanya, akan datang para pahlawan yang bergerak di dalam politik mempertahankan negeri ini. Sebut seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah dan lain-lain. Atau selanjutnya tampil KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyari, Mohammad Natsir dan seterusnya.

Karena itu, pimpinan Pesantren Husnayain ini mengritik pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final.

“NKRI belum final selama NKRI belum bersyariah,”tegasnya. Ia menegaskan bahwa Al-Quran telah jelas mewajibkan bagi kaum Muslim untuk menjalankan syariat Islam.

Cholil merasa resah dengan perkembangan politik saat ini. Di mana di daerah-daerah yang merupakan mayoritas Muslim mulai dipimpin oleh Gubernur atau Bupati bukan Muslim. Ia mencontohkan Kalimantan Barat, , Kalimantan Tengah,  dan DKI.

“DKI Jakarta yang 85% Muslim, dipimpin Gubernur Islam dan Wakil Gubernurnya bukan Islam,”terangnya.

Pengajian Politik Islam

Melihat perkembangan itulah maka Cholil kemudian berinisiatif mengajak beberapa sahabatnya untuk mengadakan Pengajian Politik Islam (PPI) secara rutin di Masjid Al Azhar.

Pengajian ini telah dimulai sejak Juli 2013 lalu. Selain berisi ceramah-ceramah politik tokoh atau intelektual/ulama Islam, pengajian ini juga rutin mengkaji kitab Al Ahkam al Sulthaniyah Imam Mawardi, Siyasatus Syariyyah Ibnu Taimiyah dan Muqaddimah Ibnu Khaldun.

Pengajian yang dihadiri ratusan dan kadang ribuan jamaah ini berlangsung dua kali sebulan, yaitu pada minggu kedua dan keempat tiap bulan.

Tokoh-tokoh Islam dari berbagai partai Islam atau partai bervisi Islam telah hadir memberikan ceramah. Di antaranya : Prof Dr Amien Rais, Dr Fuad Amsyari, MS Kaban, Imron Pangkapi, Munarman, Dr Hidayat Nur Wahid, Kivlan Zein dan lain-lain.  Bulan April 2014 ini libur dan akan dimulai lagi pada Mei 2014.*

Rep: Nuim Hidayat
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Sukamta: Tiga Pendekatan untuk Mengatasi Permasalahan Papua

Sukamta: Tiga Pendekatan untuk Mengatasi Permasalahan Papua

Warga NU di Garut ini Heran Ada Penolakan atas UBN

Warga NU di Garut ini Heran Ada Penolakan atas UBN

Bank Syariah Tahan Guncangan Krisis

Bank Syariah Tahan Guncangan Krisis

Delegasi Halal MUI Diterima Wapres Taiwan, Kerja Sama Ditingkatkan

Delegasi Halal MUI Diterima Wapres Taiwan, Kerja Sama Ditingkatkan

Sekolah Tak Boleh Larang Pendidikan Agama Sesuai Kenyakinan Siswa

Sekolah Tak Boleh Larang Pendidikan Agama Sesuai Kenyakinan Siswa

Baca Juga

Berita Lainnya